KUDUS, Joglo Jateng – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan pesantren dan madrasah, untuk menjadikan politik sebagai sarana kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, politik tidak boleh dipahami sekadar sebagai perebutan kekuasaan. Melainkan harus dijalankan dengan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Pesan itu disampaikan Sam’ani saat membuka kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Kudus. Kegiatan itu digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kudus di Aula Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an, Sabtu (8/11).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pengasuh pondok pesantren, guru madrasah diniyah. Serta perwakilan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dari wilayah Kaliwungu, Gebog, dan Bae.
Bupati Sam’ani menegaskan, politik sejatinya merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
”Politik yang benar harus menjadi jalan menuju kebaikan bersama. Ketika dijalankan dengan niat yang lurus dan beretika, politik akan menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan politik di daerah perlu dilandasi nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Politik tanpa kejujuran dan tanggung jawab akan menjauhkan bangsa dari cita-cita kemerdekaan.
”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam proses politik agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan suara rakyat,” tambahnya.
Sam’ani juga menyoroti pentingnya peran pesantren dan madrasah dalam menanamkan nilai-nilai moral dalam politik. Ia menilai lembaga keagamaan merupakan pusat pembentukan karakter bangsa yang berperan penting dalam menumbuhkan budaya politik santun dan beradab.
”Pesantren adalah benteng moral bangsa. Jika nilai-nilai pesantren ditanamkan dalam praktik politik, kita akan memiliki demokrasi yang beradab dan berkeadilan,” tegasnya.
Sam’ani juga mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi dunia politik saat ini. Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya partisipasi publik, hingga pengaruh kepentingan kelompok tertentu dalam kebijakan publik.
