JEPARA, Joglo Jateng – Anggota Komisi D DPRD Jepara, Haizul Ma’arif, menanggapi turunnya Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Ia menilai, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“TKD memang harus efisiensi, (sarannya) meningkatkan pendapatan sama mengurangi hutang. Saya kira itu kondisi yang harus dilakukan di tengah potongan transfer ke daerah,” jelas pria yang akrab disapa Gus Haiz pada Joglo Jateng, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, DPRD saat ini tengah bekerja intens membahas langkah-langkah efisiensi agar penyesuaian anggaran tetap tepat sasaran.
Gus Haiz menegaskan, di tengah pemangkasan, pelayanan dasar wajib dipertahankan dan menjadi prioritas utama.
“Yang penting wajib pelayanan dasar harus diperjuangkan dan dipertahankan, termasuk misi bupati otw mulus memperbaiki infrastruktur. Ruas-ruas jalan tertentu harus dipilah, misal jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan,” terangnya.
Gus Haiz menjelaskan, hampir seluruh OPD terkena pengurangan belanja. Namun, ia meminta kebijakan dilakukan secara selektif, terutama untuk kegiatan non kemasyarakatan dan hibah.
Ia juga meminta, setiap OPD bisa memahami situasi ini dan menempatkan program yang benar-benar mendesak sebagai prioritas. Meski begitu, menurutnya, tetap ada peluang pemulihan anggaran apabila kondisi fiskal daerah pada tahun depan membaik.
“Kita juga masih ada harapan di 2026 nanti kalau keuangan membaik, anggaran yang terpotong itu bisa dikembalikan,” ujarnya.
Saat ini, DPRD Jepara masih melanjutkan rapat bersama Banggar untuk merampungkan rasionalisasi anggaran di tengah penurunan TKD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar mengungkapkan, penurunan TKD menjadi salah satu tantangan utama dalam pembahasan Rancangan APBD 2026 yang kini masih berlangsung di DPRD.
“Sebenarnya pembahasan sudah dimulai. Tapi kami mendapat informasi TKD turun Rp 208 miliar dibanding 2025, atau Rp 232 miliar dibandingkan RAPBD 2026,” ungkap Ary.
Dampaknya, sejumlah program di perangkat daerah mengalami penyesuaian hingga 40 persen.
“Banyak program di perangkat daerah yang kami potong hingga 40 persen. TPP juga kami evaluasi, tapi masih menunggu hasil pembahasan dewan,” katanya.
Menurutnya, perubahan struktur TKD membuat beberapa pos anggaran perlu direvisi. “Kami masih punya waktu sampai akhir November untuk finalisasi. Setelah itu baru disepakati bersama DPRD,” ucapnya.
Penurunan TKD juga berdampak pada rencana pinjaman daerah. Tahun 2026, pinjaman diproyeksikan Rp 164 miliar, namun tahun 2026 hanya bisa sekitar Rp 115 miliar.
“Turun sekitar Rp 64 miliar. Akibatnya, beberapa ruas jalan yang dibiayai pinjaman akan kami upayakan melalui bantuan provinsi atau sumber lain,” terangnya.
Meski anggaran mengalami penyesuaian besar, Ary menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak akan mematahkan semangat pembangunan.
“Kami harapkan pengurangan ini tidak membuat kami patah semangat. Ini jadi acuan kami untuk lebih kreatif dan efisien,” kata Ary.
Ia menambahkan, Pemkab juga tengah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
“Kami tidak serta merta menaikkan pajak. Fokus kami memperluas objek pajak dan retribusi, bukan menaikkan nilainya,” tutupnya. (oka/gih)
