SEMARANG, Joglo Jateng – Pemprov Jawa Tengah mulai bergerak menindaklanjuti wacana pemberlakuan kembali sekolah enam hari. Usai pertemuan bersama para akademisi, pemerintah memastikan proses sosialisasi kepada masyarakat. Mulai siswa, guru, hingga orang tua, akan dimulai dalam waktu dekat tanpa menunggu pergantian semester. Sosialisasi ini digelar untuk melihat kesiapan sekolah serta respons publik sebelum keputusan final ditetapkan.
Pemprov Jateng menegaskan wacana enam hari sekolah bagi siswa SMA/SMK negeri masih dalam tahap kajian komprehensif. Sistem lima hari sekolah yang diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018 tengah dievaluasi, terutama terkait dampaknya terhadap mutu pendidikan dan karakter siswa.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Syamsudin, menyampaikan kajian saat ini memotret kelebihan dan kekurangan kedua sistem. Ia menyebut bahwa hari Sabtu selama ini kerap dimanfaatkan sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi keluarga, namun dalam praktiknya banyak orang tua tetap bekerja sehingga pengawasan anak tidak optimal.
Menurutnya, penentuan jumlah hari sekolah tidak berkaitan dengan perubahan kurikulum nasional. Pemerintah pusat hanya mengatur pemenuhan jam belajar minimal 48 jam per minggu. “Kalau lima hari berarti lebih padat sampai sore, kalau enam hari lebih singkat, jam 14.30 WIB sudah selesai,” jelasnya.
Syamsudin menambahkan, kewenangan SMA/SMK berada di tingkat provinsi, sedangkan SD dan SMP di bawah kabupaten/kota. Mayoritas SD dan SMP di Jateng memang masih menjalankan pola enam hari sekolah, kecuali di Kota Semarang dan Kota Magelang. Ia juga menanggapi wacana rotasi guru agar lebih dekat dengan domisili jika pola enam hari diterapkan kembali. “Harapannya mendekatkan guru dengan domisilinya, tetapi tetap melihat kondisi masing-masing kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan bahwa pihaknya telah menggandeng sejumlah akademisi dari perguruan tinggi untuk memperdalam kajian enam hari sekolah. Masukan dari para ahli ini kemudian menjadi dasar dimulainya sosialisasi luas kepada masyarakat.
Gus Yasin menjelaskan, penerapan enam hari sekolah akan berdampak pada penyesuaian jam pulang, terutama pada Jumat dan Sabtu. “Jumat pulang jam 11.00, Sabtu jam 11.00 atau jam 12.00. Tidak penuh,” tegasnya.
Terkait adanya penolakan PGRI Jateng yang menilai wacana enam hari sekolah sebagai kemunduran, ia menilai informasi dari pembahasan bersama akademisi mungkin belum tersampaikan sepenuhnya. “Kalau belum sampai ke Ketua PGRI, nanti kita diskusikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Pihaknya menunggu hasil kajian lengkap dari Disdikbud dan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tidak salah arah. “Kita ingin masukan yang konkret. Jadi kita enggak salah menetapkan kebijakan,” katanya. (luk/iza)
