Kudus  

Anggaran Belanja Pegawai Diperketat, Begini Nasib Gaji Ribuan PPPK di Kudus Tahun Ini

Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika saat memberikan keterangan terkait anggaran belanja pegawai daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai memperketat pengelolaan anggaran belanja pegawai guna menjaga keseimbangan fiskal daerah. Langkah strategis ini dilakukan di tengah ketidakpastian kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Pusat pada 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, pihaknya terus menekan angka belanja agar tidak melampaui ambang batas regulasi. Koordinasi intensif turut dilakukan bersama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Kondisi tersebut membuat Pemkab Kudus belum bisa memastikan adanya penambahan pegawai baru. Kebijakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sepenuhnya bergantung pada kewenangan pusat.

”Kami masih menunggu regulasi dari pusat. Apakah tahun ini ada seleksi CASN atau tidak, termasuk skema yang akan digunakan, itu belum ada kejelasan,” jelas Tulus, belum lama ini.

Nasib Rekrutmen CASN dan Gaji PPPK

Jika rekrutmen resmi dibuka, peruntukannya juga belum dapat dipastikan. Belum diketahui apakah seleksi menyasar pelamar umum atau sekadar pengalihan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menariknya, meski sejumlah daerah mengalami kendala pembiayaan, kondisi keuangan Kabupaten Kudus dipastikan masih mampu mengakomodasi kebutuhan tenaga non-ASN yang sudah mengabdi.

Alhamdulillah, untuk Kudus sejauh ini masih mampu membiayai teman-teman PPPK. Kami berupaya agar kondisi ini tetap terjaga ke depannya,” ungkapnya.

Saat ini, total jumlah pegawai di Kabupaten Kudus, baik berstatus PNS maupun PPPK mencapai sekitar 9.600 orang. Evaluasi anggaran akan terus dilakukan secara hati-hati hingga ada perubahan tahun berjalan.

Dengan besaran abdi negara tersebut, Pemkab Kudus menaruh fokus pada efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

”Intinya, kami ingin memastikan seluruh pegawai tetap terakomodasi dengan baik, sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah agar tetap stabil,” pungkasnya. (adm/fat/rds)