SEMARANG, Joglo Jateng – Provinsi Jawa Tengah naik ke peringkat tiga nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan nilai 86,72. Posisi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat empat nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, ada lima provinsi dengan skor IDI tertinggi. Kelimanya ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.
“DIY berada di urutan pertama dengan nilai 89,7, kemudian Bali di posisi kedua dengan skor 88,73. Jawa Tengah menempati peringkat ketiga nasional dengan nilai 86,72 atau naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya di sela kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Adapun Kalimantan Barat dan Jawa Timur melengkapi lima besar provinsi dengan capaian IDI terbaik. Meski demikian, masing-masing daerah memiliki perbedaan nilai pada sejumlah indikator penilaian demokrasi.
Lodewijk menjelaskan, secara nasional indeks demokrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan dipicu melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat, termasuk penilaian terhadap kinerja lembaga legislatif serta netralitas penyelenggara pemilu saat Pemilu 2024.
Menurutnya, perubahan paradigma aparat penegak hukum terhadap demonstrasi menjadi salah satu faktor yang terus didorong dalam menjaga demokrasi. Demonstrasi kini dinilai sebagai bagian dari penyampaian hak warga negara dalam sistem demokrasi.
“Kalau sekarang paradigma aparat sudah berubah. Demonstrasi dipandang sebagai bentuk penyampaian hak-hak warga negara dalam berdemokrasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyebut capaian tersebut tidak lepas dari keterbukaan kanal pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan berbagai persoalan daerah turut membantu peningkatan kualitas demokrasi di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah tahun ini kita naik satu tingkat dari peringkat empat menjadi peringkat tiga. Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri karena ada peran masyarakat yang aktif memberikan kritik, saran, dan informasi kepada pemerintah,” tandasnya. (hfh/iza/rds)
