Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan, Pemprov Jateng telah mengusulkan kebutuhan pegawai. Yakni sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada awal tahun.
Namun, pelaksanaan seleksi dan penetapan kuota masih menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.
“Kami sudah mendapat surat dari BKN untuk mengusulkan kebutuhan CASN 2026. Namun proses selanjutnya masih menunggu informasi dari BKN, apakah pengadaan dilakukan tahun ini atau tahun depan,” ujarnya.
Menurut Dhoni, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jateng mencapai sekitar 61.620 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Sedangkan sisanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Ia menambahkan, hingga kini Pemprov Jateng belum dapat memastikan jumlah kuota CASN yang akan diterima karena masih menunggu penetapan pemerintah pusat.
Dhoni juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap informasi rekrutmen ASN yang tidak jelas sumbernya. Ia meminta masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi yang diterbitkan pemerintah melalui BKN maupun BKD Jateng.
Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat jeli. Jika ada informasi penerimaan pegawai pemerintah, teliti terlebih dahulu,” pesannya.
“Pemprov Jateng tidak akan mengumumkan apa pun sebelum ada edaran resmi dari pemerintah pusat,” tandasnya. (hfh/iza/rds)
