Terkait tenaga pendidik, Handi mengatakan proses belajar mengajar sementara masih menggunakan guru bantu dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan guru SMA hingga proses rekrutmen tenaga pendidik khusus Sekolah Rakyat dilakukan.
“Sementara ini masih memakai guru bantu. Kita ambil dari SD, kemudian SMP, dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar guru SMA diperbantukan sampai nanti ada rekrutmen khusus guru Sekolah Rakyat pada September 2026,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Agus Junaidi memastikan, pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat berjalan aman tanpa adanya tindakan kekerasan maupun perpeloncoan.
Menurutnya, kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk karakter siswa melalui pengenalan lingkungan, kedisiplinan, serta pendidikan moral.
“Ini sifatnya bina lingkungan untuk mendidik anak-anak supaya mereka mengenali lingkungan, mengenali guru, kemudian patuh kepada orang tua dan patuh kepada guru,” ujar Agus.
Agus menambahkan, sistem pembinaan di Sekolah Rakyat juga akan didukung dengan pengawasan selama siswa berada di asrama.
Sekolah telah menyiapkan guru pendamping, wali kelas, wali asrama, petugas keamanan, serta fasilitas Closed Circuit Television (CCTV) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para siswa. (hfh/gih/rds)
