PATI, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut dinilai tak dapat mengandalkan pemerintah saja.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra pun mengajak dunia usaha berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Yakni melalui penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan dan pemenuhan hak anak.
Chandra menegaskan, terwujudnya Kabupaten Layak Anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk sektor usaha.
Menurutnya, perusahaan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja perempuan sekaligus tumbuh kembang anak.
“Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” terangnya.
Ia menjelaskan, perusahaan didorong memenuhi hak-hak pekerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi, ruang konsultasi, dan fasilitas ramah anak. Serta pemenuhan hak cuti melahirkan dan menyusui.
Langkah tersebut dinilai penting karena di sejumlah perusahaan, mayoritas tenaga kerja merupakan perempuan.
“Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ucapnya.
Selain mendorong perusahaan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemkab Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan. Sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati agar tetap kondusif.
“Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) Pati untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga akan terus diprioritaskan. Hal ini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. (lut/rds)
