PURWOREJO, Joglo Jateng – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 memunculkan catatan kritis terhadap ekosistem pendidikan di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo menyoroti tajam kesejahteraan guru PAUD yang dinilai masih jauh dari kelayakan.
Kondisi para pendidik usia dini tersebut dianggap ironis dan berbanding terbalik dengan beban strategis yang harus mereka emban. Peningkatan mutu sumber daya manusia mutlak membutuhkan guru yang terjamin kesejahteraannya.
Wakil Ketua DPRD Purworejo, Estri Utami Setyowati mengungkapkan bahwa angka partisipasi anak usia 5–6 tahun di ratusan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Purworejo mencapai 88,46 persen.
Angka yang masuk kategori sedang tersebut menunjukkan masih adanya ruang besar untuk perbaikan kualitas layanan.
Ironi di Fase Golden Age
Meskipun proporsi tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi S1/D4 terus bertambah, Estri mencatat masih banyak guru yang hanya berijazah SMA/sederajat.
Politikus Partai Demokrat itu merasa miris melihat tenaga pendidik usia dini masih hidup dalam kondisi finansial dan perlindungan kerja yang sangat minim.
“Padahal kita memahami bahwa anak usia TK/PAUD merupakan fase Golden Age, merupakan masa krusial dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan fondasi kepribadian anak. Ironisnya, justru pada jenjang inilah para pendidik masih sering berada dalam kondisi minim penghargaan, baik secara finansial maupun perlindungan kerja,” kata Estri dalam pernyataan resminya.
Ancaman Pendidikan Tak Gratis
Selain isu honor guru, permasalahan ketersediaan dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo juga menjadi sorotan tajam.
Estri mencermati adanya kecenderungan tekanan terhadap anggaran pendidikan Purworejo yang berimbas negatif pada kualitas layanan secara keseluruhan.
Situasi tersebut memunculkan potensi bahwa pendidikan dasar tidak lagi sepenuhnya gratis, sehingga ujung-ujungnya akan membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Hal ini bertentangan dengan semangat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah eksekutif segera mengambil langkah intervensi.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru TK/PAUD melalui insentif yang lebih layak dan berkelanjutan. Selain itu perlu penguatan alokasi anggaran pendidikan agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan, khususnya pada pendidikan dasar,” tegas Estri Utami Setyowati.
Ia menambahkan, hal terakhir yang mendesak adalah perlunya kebijakan afirmatif yang memastikan pendidikan dasar tetap dapat diakses secara gratis dan merata.
Pendidikan yang kuat harus dimulai dari fondasi yang kokoh di tingkat TK/PAUD.
“Jika ingin masa depan lebih baik, maka penghargaan terhadap guru TK/PAUD tidak bisa lagi diabaikan,” pungkasnya. (mrn/ree/rds)
