JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai menggenjot program perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Sebanyak 141 kilometer ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan sedang hingga berat menjadi sasaran pengerjaan tahun ini.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan sejumlah proyek perbaikan jalan sempat tertunda akibat gejolak harga material, terutama aspal, yang dipengaruhi kondisi global. Namun, saat ini pelaksanaan proyek mulai berjalan seiring kondisi harga yang dinilai lebih stabil.
“Kalau sekarang ini, harga sudah di level tertinggi. Harga BBM juga sudah mulai menurun, sehingga sudah bisa normal, perbaikan jalan sudah mulai kita kerjakan,” ujar Wiwit, Selasa (9/6/2026).
Di lapangan, proyek perbaikan jalan mulai memasuki tahap pelaksanaan kontrak. Pemerintah daerah menargetkan seluruh paket pekerjaan sudah berjalan sebelum akhir Juni agar pengerjaan dapat selesai sesuai jadwal.
Kasi Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Oni Zidni, menjelaskan jalan yang menjadi prioritas tahun ini mayoritas berada dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan, hingga rusak berat.
“Jalan yang diperbaiki kondisinya rata-rata mengalami kerusakan dari tingkat sedang, rusak, hingga rusak parah, panjangnya 141 kilometer,” katanya.
Saat ini total panjang jalan kabupaten di Jepara mencapai sekitar 854 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 686,2 kilometer atau 80,36 persen berada dalam kondisi mantap. Sementara sisanya masih membutuhkan penanganan karena mengalami berbagai tingkat kerusakan.
Menurut Oni, jika target perbaikan 141 kilometer terealisasi tahun ini, tingkat kemantapan jalan kabupaten diperkirakan akan kembali meningkat.
“Jika target 141 kilometer jalan di tahun ini terealisasi, bisa menambah kemantapan jalan sekitar 85 kilometer,” jelasnya.
Ia mengatakan, pada pekan ini terdapat 13 paket pekerjaan jalan yang mulai memasuki masa kontrak. Adapun paket lainnya ditargetkan menyusul hingga akhir Juni. Dengan masa pelaksanaan sekitar 120 hari, proyek-proyek tersebut diperkirakan tuntas pada Oktober mendatang.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Jepara mengandalkan pembiayaan dari berbagai sumber. Anggaran terbesar berasal dari APBD Jepara sebesar Rp 154 miliar. Selain itu terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN senilai Rp 9,3 miliar dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah sebesar Rp 34,8 miliar.
Meski demikian, Oni mengungkapkan alokasi Banprov masih berpotensi berubah karena adanya informasi efisiensi anggaran dari pemerintah provinsi.
“Untuk yang Banprov informasinya ada efisiensi, cuma jadinya berapa kita belum bisa memastikan, karena belum ada informasi lebih lanjut,” pungkasnya. (oka/gih/rds)
