BATANG, Joglo Jateng – Hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Kabupaten Batang mencapai Rp 33 miliar. Hutang tersebut merupakan kalkulasi PBB yang tidak dibayarkan dari tahun ke tahun.
Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Anisah menyebutkan, bahwa hutang PBB Kabupaten Batang semakin tahun semakin meningkat. Akumulasi hutang tersebut dihitung sejak tahun 2002.
“Hutang dari tahun 2002 hingga 2012 itu Rp 17 miliar sekian. Sisanya berarti dari tahun 2013 hingga 2021,” terangnya.
Pihaknya sedang dalam proses membayarkan hutang sebesar Rp 2 miliar. Sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp 31 miliar.
Hutang tersebut didominasi oleh PBB dari warga masyarakat. Anisah menjelaskan, tingginya hutang PBB dari masyarakat disebabkan kesadaran masyarakat yang rendah. Di sisi lain tidak adanya penegasan dan konsekuensi bagi yang tidak membayar pajak PBB.
“Tidak ada reward dan punishment, jadi mereka tidak membayar. Karena merasa bayar atau tidak sama saja,” ungkapnya.
Selain itu, ada beberapa ketidaksesuaian data yang menyebabkan perhitungan pajak menjadi dobel.
“Misal mau memecah tanah, tapi biar mudah mereka mengajukan tanah baru, kita tidak tahu. Akhirnya kan wajib pajaknya dobel,” jelasnya.
Lebih lanjut, hutang PBB juga disebabkan perusahan yang bangkrut tidak melakukan pelaporan kepada BPKPAD. Sehingga perhitungan pajaknya terus berjalan.
“Termasuk ada bencana seperti longsor, rob, dan lain-lain. Mereka tidak melakukan pelaporan sehingga datanya masih aktif. Tapi masyarakat tidak mau membayar karena memang tanahnya tidak bisa digarap,” jelasnya.
Rata-rata hutang PBB di Batang setiap tahun mencapai Rp 5 miliar. Dari total penerimaan PBB rata-rata Rp 30 miliar per tahun.
“Hutangnya pertahun Rp 4-5 miliar dari total PBB Rp 30 miliar lebih. Artinya hanya sekitar 16 persennya,” ungkapnya. (cr1/all)
