SEMARANG, Joglo Jateng – Penerapan sekolah lima hari di Kota Semarang tengah menjadi perbincangan hangat. Penerapan ini masih perlu dikaji dan di evaluasi ulang.
Menanggapi penerapan itu, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid memilih untuk menolak penerapan lima hari sekolah. Menurutnya, penerapan ini membuat anak lebih suka bermain daripada menghabiskan waktu untuk belajar.
“Karena memang konsentrasi anak ketika libur mereka main. Artinya itu menambah jam mainnya anak-anak, nongkrong, pakai hp dan lain sebagainya,” ucapnya yang juga sebagai anggota Fraksi Partai PKB itu, Kamis (21/7).
Lebih lanjut, dia mengajak pemerintah bisa lebih memikirkan keefektifan jam pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik. Sebab, kebijakan sebelumnya juga masih membuat orang tua murid merasa kesulitan untuk mendidik anaknya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pekunden Semarang Abdul Khalik menuturkan, wali siswa di sekolah ini tak keberatan atas pemberlakuan lima hari pembelajaran. Mereka justru sangat setuju dengan adanya kebijakan ini. Mengingat sekolah tersebut telah melaksanakan kebijakan itu dari tahun 2017 lalu.
“Kami mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Sementara ini pembelajaran sampai pukul 12.30. Untuk itu wali murid yang anaknya belajar di Madin (Madrasah) kita ajak diskusi agar mereka tidak salah paham,” terangnya.
“Sebenarnya pembelajaran intrakurikuler itu hanya sampai pukul 12.30. Yang lainnya untuk TPQ dan ekstrakurikuler untuk pengembangan potensi anak dibidang non akademik,” tambahnya.
Disisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, kegiatan di sekolah untuk saat ini lebih ditekankan untuk yang intrakurikuler. Sementara kegiatan ekstrakurikuler hanya pramuka. “Kegiatan ekstrakurikuler yang lain untuk sementara waktu bisa dilaksanakan di luar sekolah,” ucapnya.(luk/ziz)
