SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut akan difokuskan pada penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menilai momentum tersebut tepat untuk melakukan penataan ulang sistem distribusi dan pengawasan program. Evaluasi tersebut mencakup penguatan standar operasional SPPG, penyesuaian menu MBG, mekanisme distribusi bahan pangan, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis).
“Ini momentum kita karena pas waktunya juga liburan, ya, liburan peserta didik. Tentu saja ini kita melakukan standardisasi tata kelola SPPG di seluruh Indonesia,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Tengku, pembenahan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain memastikan kualitas layanan kepada penerima manfaat, evaluasi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut.
Pihaknya juga menyoroti adanya temuan pembelian bahan pangan di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) oleh sejumlah penyelenggara. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga di tingkat peternak dan produsen sehingga perlu segera diperbaiki agar program MBG tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pangan.
Sebagai langkah penguatan, BGN meminta seluruh SPPG dan yayasan mitra untuk mengoptimalkan penggunaan komoditas peternakan dalam menu MBG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung penyerapan hasil produksi lokal sekaligus menjaga kestabilan harga di pasar.
“Ini kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra, minimal dua kali menu dalam seminggu berbasis telur dan daging ayam,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan penggunaan telur dan daging ayam dalam menu MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan harga komoditas tersebut di masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan dari program MBG, diharapkan harga telur dan ayam dapat lebih terkendali.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat itu bisa terkendali lagi harga seperti itu,” katanya.
Tengku menegaskan BGN tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak mematuhi ketentuan tata kelola maupun aturan harga yang telah ditetapkan. Sanksi dapat diberikan secara bertahap mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara operasional. “Kita SP (Surat Peringatan) dan terakhir bisa kita suspend,” tandasnya.
Ia menambahkan, sejumlah SPPG di berbagai daerah telah menerima sanksi terkait pelanggaran tata kelola, meskipun jumlah pastinya masih dalam proses pendataan nasional. Melalui evaluasi selama masa libur sekolah ini, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan menjadi lebih transparan, tertib, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi lokal. (hfh/gih/rds)
