Jateng Dapat Penghargaan WTP Lima Tahun Berturut-turut

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
BANGGA: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan dari Kemenkeu. (HUMAS/ JOGLO JATENG)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng)meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima kali berturut-turut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan agar catatan bagus terkait WTP itu jangan dinodai dengan persoalan seperti korupsi. Termasuk dalam mengelola dan mengamankan dana hasil refocusing untuk penanganan Covid-19.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka acara Rakornas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).  Kemenkeu memberi penghargaan bagi pemda dalam dua kategori. Yakni yang telah meraih WTP 5 kali dan 10 kali berturut-turut.

Baca juga:  Selamat! 20 Mahasiswa USM Peroleh Beasiswa BSI

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sebenarnya telah mendapat WTP sembilan kali berturut – turut.

“Tadi kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan untuk kategori (WTP) lima tahun berturut-turut. Sebenarnya kami sudah sembilan tahun berturut-turut tetapi karena grade-nya masih di bawah sepuluh maka terima kasih kami mendapatkan perhatian,” kata Ganjar usai menerima penghargaan, kemarin.

Maka dari itu Ganjar meminta agar catatan bagus terkait WTP tersebut tidak dicederai atau dinodai dengan persoalan seperti korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.

Baca juga:  Universitas Widya Husada Semarang Sukses Gelar Wisuda ke-XXIX dan Sumpah Profesi di Masjid Agung Jateng

Sejak awal Pemprov Jateng sudah menerapkan cara untuk menjaga akuntabilitas dana refocusing tersebut. Caranya adalah menyiapkan anggaran secara rinci, digunakan untuk belanja apa, dan kapan eksekusinya. Setelah melalui proses itu maka filter terakhir adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan me-review anggaran belanja yang diajukan tersebut.

“Maka APIP dan Inspektorat di sini berperan. Inspektorat mereview dan menjadi benteng terakhir sebelum uang itu keluar. Agak lama kesannya tetapi ini bisa coba untuk mengamankan dan transparan. Kalau ini bisa didukung maka kami senang. Kami minta dukungan masyarakat kalau ada lelang tolong dong yang fair, jangan ada yang mengintervensi, fitnah dan sebagainya. Jangan ada kekuatan luar yang kalah kemudian ngamuk. Kita semua transparan dan lakukan dengan cara yang baik,” pungkasnya. (git/yos)