SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar sidang paripurna untuk membahas tanggapan gubernur atas Raperda dan Raperwal Anggaran Kota Semarang 2021, Kamis (17/12). Sidang tersebut dilakukan di Ruang Lokakrida Gedung Moch Ikhsan Lantai 8, Kompleks Balaikota Semarang.
Pembahasan berpusat pada program lanjutan pembangunan yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Alokasi hasil penyertaan modal serta anggaran juga dibahas guna penyesuaiaan kondisi pandemi.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Izwar Aminudin, yang hadir mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengatakan, beberapa pembangunan yang sempat tertunda akan dilanjutkan kembali.
“Pada sidang kali ini kami melaporkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota tentang penganggaran tahun 2021, ada beberapa poin yaitu salah satunya alokasi hasil penyertaan modal serta anggaran Covid-19,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Gubernur Jawa Tengah sendiri menghendaki perincian anggaran mampu diaplikasikan ke dalam sistem. Namun karena keterbatasan, Pemkot baru bisa mencantumkan secara manual.
“Pemkot sebenarnya telah menggunakan sistem SIPD yang langsung terlaporkan ke Kementrian Dalam Negeri. Sementara pemprov menggunakan sistem yang berbeda sehingga laporan yang dibuat oleh pemkot tidak bisa secara otomatis masuk ke pemprov,” ujar Iswar.
Usai Sidang, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menyatakan tanggapan Pemkot Semarang tentang hasil evaluasi raperda dan raperwal anggaran pemkot tahun 2021, biasa diterima dan akan disampaikan ke gubernur.
“Saya berpesan segera saja diselesaikan apa yang menjadi evaluasi gubernur ini. Berikutnya kita akan evaluasi sistem pelaporan anggaran agar tak terjadi missed komunikasi untuk mempercepat pengambilan keputusan,” katanya. (cr2/gih)
