Kasus Stunting Rembang Mengalami Peningkatan

  • Bagikan
Acara penandatanganan komitmen bersama penanganan stunting di 4 kantor Bupati Rembang
SINERGITAS: Acara penandatanganan komitmen bersama penanganan stunting di 4 kantor Bupati Rembang, Kamis (10/6) (SHOFWAN ZAIM/ JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – Ditengah  adanya pandemi Covid-19, menjadikan angka kasus stunting di Kabupaten Rembang meningkat. Hal itu berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).

Pada 2013 kasus stunting sebesar 32 persen dari jumlah anak lahir. Kemudian pada 2018 menurun menjadi 26 persen. Selanjutnya di tahun 2019 menurun menjadi 22,9 persen. Namun pada di tahun ini justru meningkat menjadi 24,97 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang, Ali Syofi’i mengatakan, permasalahan-permasalahan yang memicu kenaikan stunting diantaranya adanya pandemi Covid-19. Situasi pandemi layanan yang membutuhkan posyandu harus dirapid test, sehingga angka partisipasinya di angka 50%.

“Kemudian variasi disparitas yang tinggi antara puskesmas satu dengan yang lain. Belum semua instansi nasional dan swasta ini mempunyai ruang untuk menyusui, pernikahan usia muda masih banyak terjadi, pola asah asih asuh belum optimal,” imbuhnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Rembang untuk menekan tingginya kasus stunting yaitu pelayanan Antenatal Care (ANC) yang semula 4 kali menjadi 6 kali pemeriksaan ibu hamil. Kemudian membagi dokter ahli menjadi dokter binaan kecamatan dan perbaikan akses sanitasi dengan air bersih.

Sementara itu Bupati Rembang H.Abdul Hafidz menuturkan, perlu dukungan banyak pihak untuk mengatasi stunting. Tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan saja. Ia pun mengapresiasi sejumlah pihak yang akan bersinergi untuk penanganan stunting. Baik dari Organisasi Perangkat Daerah selain DKK, lembaga keagamaan, organisasi perempuan dan dunia usaha.

Baca juga:  Harga Kedelai Melambung Tinggi, Produksi Tahu Menurun

“Supaya memonitor bayi dalam kandungan sampai 2 tahun di luar kandungan diawasi tenaga kesehatan dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sekitarnya. InsyaAllah melalui kolaborasi ini penanganan stunting ini bisa cepat teratasi,” ujarnya.

Abdul Hafidz juga meminta dinas kesehatan bisa meningkatkan fasilitas dalam penanganan stunting, baik anggaran maupun yang lain. Sehingga awal dari keberadaan bayi ini kondisinya normal.

Sedangkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Setyaningsih mengharapkan, butuh peran serta dukungan lintas sektor untuk mengatasi stunting. Ia menyebutkan balita stunting di Jateng saat ini 20 persen. Harapannya di tahun 2023 kasus stunting bisa ditekan di bawah 14 persen.

“Seperti yang saya temukan kemarin, remaja putri di Rembang itu tidak suka disuruh makan ikan. Kalau bentuknya ikan itu, tidak suka. Sehingga OPD terkait, seperti Dinpermades atau tim penggerak PKK membuat makanan olahan-olahan ikan. Supaya protein remaja putri kita cukup baik. Sehingga menurun angka anemia remaja putri dan anemia ibu hamil, bayi BBLR dan bayi stunting,” terangnya. (cr6/fat)

  • Bagikan