KULON PROGO, Joglo Jateng – DPRD Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan peninjauan kembali program penurunan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yang berakhir pada Mei 2022. Hal itu dikarenakan pencapaiannya masih jauh dari target.
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengatakan, sejak 2020 anggaran penanganan kemiskinan terhitung tinggi. Namun angka kemiskinan masih tinggi, yakni 18,01 persen. Sedangkan targetnya hingga 2022 sebesar 8,85 persen.
Pemkab menggelontorkan puluhan miliar rupiah anggaran untuk Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. “Anggaran penanganan kemiskinan ini tidak berdampak pada penurunan kemiskinan, padahal anggarannya sangat tinggi,” ungkap Akhid.
Dia mencontohkan anggaran Rp12 miliar yang diberikan kepada 600-an kelompok usaha bersama (Kube) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan angggotanya yang merupakan keluarga miskin. Namun kenyataannya, dari 600-an Kube yang diberi bantuan, yang dalam kondisi aktif hanya 15 persen. Sisanya Kube pasif atau kegiatannya tidak ada.
“Artinya program ini harus dievaluasi kembali dalam pelaksanaannya. Seharusnya program yang dibuat harus memberdayakan warga miskin supaya dapat melakukan kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, program strategis yang banyak mendongkrak ekonomi masyarakat, yakni program padat karya. Program ini lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang strategis, seperti menuju kawasan strategis harus ditingkatkan. Persoalannya, sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD.
“Program padat karya ini sangat bermanfaat. Mulai dari jalan produksi, jalan menuju pendidikan, jalan menuju tempat ibadah, dan jalan lingkungan,” imbuhnya. (ara/zul)
