Pelayanan Publik Wajib Rahasiakan NIK dan NPWP

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo. (ANTARA / JOGLO JATENG)

JAKARTA, Joglo Jateng – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kewajiban penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik merahasiakan data mereka. Yaitu terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal tersebut termuat dalam Perpres Nomor 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik tertanggal 9 September 2021.

“Penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian disebutkan dalam pasal 11 Perpres 83 tahun 2021 yang diakses dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (30/9).

Dalam pertimbangan perpres disebutkan, penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa NIK dan/atau NPWP merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik,. Yakni sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Baca juga:  Hadiri Puncak HPN 2024, Pj Gubernur Jateng Berharap Pers Jateng Jaga Independensi dan Profesionalitas

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pencantuman NIK dan/atau NPWP dimaksudkan sebagai (1) penanda identitas untuk setiap pemberian pelayanan publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas permohonan pelayanan publik yang disampaikan; atau (2) penanda identitas untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di NKRI.

Dalam penerapannya, NIK menjadi penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Sedangkan NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Adapun NPWP sebagai penanda identitas bagi badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK. Ketentuan ini termuat pada pasal 4.

Baca juga:  Harapkan Insan Media yang Dewasa

Penyelenggara negara yang melakukan bertanggung jawab atas keakuratan dan validasi NIK adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk NPWP adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Keterangan ini terdapat pada pasal 6.

Selanjutnya, untuk menjaga keakuratan dan validitas NIK maupun NPWP, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan secara berkelanjutan. Ini tertuang dalam pasal 8.

Baca juga:  Siswa MTs Ar-Rois Cendekia Borong Trofi AISO 2024 di Malang

Data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan/atau NPWP dan telah tervalidasi dapat dipakai untuk pencegahan tindak pidana korupsi; pencegahan tindak pidana pencucian uang; kepentingan perpajakan; pemutakhiran data identitas dalam Data Kependudukan; dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Jokowi menetapkan jangka waktu 2 tahun bagi penyelenggara negara untuk menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik. Dengan catatan statusnya masih aktif di Indonesia sejak berlakunya Perpres 83 tahun 2021. (ara/gih)