KULON PROGO, Joglo Jogja – DPRD Kabupaten Kulon Progo, mengharapkan pemerintah daerah setempat meningkatkan anggaran program padat karya. Karena kualitas hasil pembangunan infrastruktur, baik dan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Istana mengatakan, program padat karya baik dan harus dilanjutkan. Hal ini berdasarkan hasil monitoring Komisi IV pada akhir 2021 di masyarakat, desa dan kecamatan.
“Dengan adanya padat karya ini, masyarakat dapat upah, dan infrastruktur dapat dibangun dengan kualitas yang baik, dan juga menghidupkan budaya gotong royong warga,” katanya, beberapa hari lalu.
Komisi IV DPRD Kulon Progo terus mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meningkatkan anggaran padat karya. Padat karya ini menjadi andalan anggota dewan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Di Kulon Progo ini, keberhasilan pemimpinnya diukur dari infrastruktur. Kalau infrastruktur bagus, maka pemimpinnya dinilai berhasil. Kalau infrastruktur kurang bagus, kami akan dianggap gagal mengemban aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Namun demikian, ia mengatakan ada beberapa catatan khusus dalam pelaksanaan padat karya ini. Sehingga harus diperbaiki ke depannya. Yakni soal sistem. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) kurang tanggap, bahwa program padat karya itu merupakan aspirasi anggota dewan.
“Pengurus LPMDes masih beranggapan padat karya lewat desa, dan mereka yang mengajukan dan mereka yang mengatur lokasinya. Tapi mereka lupa bahwa padat karya merupakan aspirasi dewan, dan LPMDes, dan desa hanya sebatas mengesahkan administasi saja,” jelasnya.
Istana berharap, pemerintah desa harus memahami, bahwa padat karya ini merupakan asprisasi dewan. Adanya program yang belum dilaksanakan, diusulkan melalui asprirasi anggota DPRD. Kemudian evaluasi terakhir, pelaksanaan padat karya sudah dikerjakan dengan bagus, tetapi laporannya tidak sesuai target waktu.
“Ada satu dan dua kasus, program padat karya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal ini menyalahi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Kepala Disnakertrans Kulon Progo Nurwahyudi mengatakan, anggaran program padat karya yang tertuang dalam APBD 2022 mengalami penurunan, dibandingkan dengan pada 2021. Anggaran padat karya 2022 sebesar Rp2,5 miliar untuk 25 lokasi, atau Rp100 juta per lokasi.
Anggaran padat karya pada 2021 lebih dari Rp5 miliar dengan lokasi sedikitnya 41 titik. Yaitu dengan anggaran Rp100 juta hingga Rp150 juta per lokasi.
Meski anggaran padat karya turun, dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari DIY mengalami peningkatan. Pada tahun ini ada 25 lokasi dengan alokasi anggaran Rp180 juta per lokasi. Sedangkan pada 2021 hanya 12 lokasi.
“Anggaran padat karya bisa naik kembali pada APBD Perubahan 2022,” pungkasnya. (ara/bid)
