PURWOKERTO, Jolgo Jateng – Pembahasan mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana menjadi arus isu utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022. Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjadikan mitigasi sebagai salah satu program prioritas.
Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 terkait dengan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selain itu, strategi penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana memang sangat diperlukan. Yakni dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah telah menyusun kerangka konsep kerja terkait pengurangan risiko bencana. Termasuk mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan dari kejadian bencana.
Koordinator Bidang Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indra Permanajati mengatakan, untuk mendukung berbagai rumusan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memperkuat kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana.
Menurut dia, kapasitas yang dimiliki tiap-tiap daerah menjadi parameter yang sangat penting. Selain itu, dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan program pengurangan risiko bencana.
Pada saat ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk pengelolaan risiko bencana. Salah satunya adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 mengenai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Kendati demikian, berbagai instrumen kebijakan yang dipersiapkan perlu didukung dengan kolaborasi berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas daerah.
Menurut anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia itu, penguatan kapasitas daerah dapat didukung dengan data, informasi dan peta risiko bencana di masing-masing daerah. Selain itu juga mengoptimalkan program literasi kebencanaan serta meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana yang ada di masing-masing daerah.
Upaya lain guna mendukung penguatan kapasitas daerah adalah menggencarkan sosialisasi mengenai adaptasi perubahan iklim. Di samping itu, meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat serta mengoptimalkan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
Yang juga tidak kalah penting, adalah mewujudkan masyarakat tangguh bencana serta terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Hal itu guna mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pengurangan risiko bencana.
Menurut Indra, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan program desa tangguh bencana. Hal tersebut agar tiap-tiap desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Penguatan kapasitas masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam upaya membangun ketangguhan bencana diperlukan keterlibatan dan juga peran aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. (ara/gih)
