BANDA ACEH, Joglo Jateng – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengingatkan agar penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak menggunakannya untuk membeli rokok. Ia meminta supaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
“Saya berharap (BLT BBM) ini digunakan memang untuk mendukung kenaikan-kenaikan harga, jadi bukan untuk rokok, bukan untuk yang lainnya,” kata Risma saat memantau penyaluran BLT BBM di Banda Aceh, Selasa (13/9).
Kemensos RI menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BLT senilai Rp150 ribu per bulan per KPM selama empat bulan. Pencairan dilakukan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai (BPNT).
Di Aceh, penerima manfaat BLT pengalihan subsidi BBM sebanyak 516.197 KPM yang tersebar seluruh kabupaten/kota di Tanah Rencong. Oleh sebab itu, Risma meminta agar para penerima benar-benar menggunakan BLT BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bermanfaat.
“Memang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, supaya mereka tidak kekurangan gizi dan sebagainya, terutama yang ada anak-anak,” kata Risma.
Ia menambahkan, penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM di wilayah Aceh rata-rata sudah tercapai di atas 90 persen. “Per hari ini saya lihat datanya di Kota Banda Aceh 88,65 persen, Aceh Jaya baru 60 persen, (daerah) lainnya di atas 90 persen semua, hanya dua ini saja,” katanya.
Saat ini, setiap KPM langsung menerima Rp 300 ribu untuk September dan Oktober. Kemudian ditambah BPNT atau sembako sebesar Rp 200 ribu. “Jadi mereka rata-rata menerima Rp 500 ribu. Nanti dua bulan lagi akan diterima bulan Desember. Untuk Aceh target penyaluran hari Minggu ini sudah selesai,” ucap Risma.
Sebelumnya, Risma menegaskan Kementerian Sosial juga melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM ) tepat sasaran.
“Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri,” kata Mensos Risma dalam keterangan di Jakarta, belum lama ini.
Mensos mengatakan, saat ini, pihaknya bersama jajarannya melakukan pemutakhiran data setiap bulan. Setiap bulan, Mensos membuat surat keterangan (SK) baru untuk memastikan data tetap update karena pergerakan data itu dinamis.
Selain rutin melakukan pemutakhiran data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa.
Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa. Sehingga lurah/kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran/perubahan sebagaimana dimaksud kepada bupati/wali kota melalui camat.
Dengan demikian, Mensos mengharapkan bisa menekan angka tidak tepat sasaran penerima BLT. Sebab, layak tidaknya target ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. “Kalau daerah mengatakan mereka tidak mampu ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya. (ara/gih)
