JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bakal menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar tercipta good government dan akuntabilitas keuangan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Haizul Maarif memaparkan, pihaknya bersama Pemkab Jepara, berkolaborasi untuk menciptakan daerah yang baik. Bermula LHP dari BPK, dijadikan rujukan untuk menindaklanjuti pekerjaan pemkab untuk Jepara lebih baik ke depannya.
Menurut seorang yang akrab disebut dengan Gus Haiz, Pemkab Jepara sedikit mendapat catatan khusus oleh BPK. Hal itu disesuaikan dan ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Seperti kelebihan bayar suatu kontrak, tapi ini tidak terlalu signifikan dijadikan masalah,” papad Haizul kepada Joglo Jateng, belum lama ini.
Kemudian, pihaknya turut mengapresiasi kinerja BPK. Sebab, hal itu membuat kepatuhan pemerintah dalam menjalankan program kerja. Sehingga pemerintah semakin amanah.
“Apresiasi pemeriksaan kepatuhan pemerintah kepada pengelola keuangan khususnya di bidang infrastruktur. Karena ini yang berdampak secara langsung kepada masyarakat,” terangnya.
Setelah itu, pihaknya juga membeberkan bahwa Jepara telah mempertahankan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali secara berturut-turut. “Ini merupakan pijakan yang baik dalam mewujudkan good government dan akuntabiltas keuangan di daerah,” pungkasnya. (cr2/fat)
