PEMALANG, Joglo Jateng – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penilaian risiko kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Senin (15/5) di hotel Winner Pemalang. Dari penilaian tersebut, BPKP meminta semua pejabat ASN di lingkungan Pemkab Pemalang untuk menjaga dan menegakkan rasa integritas dalam bekerja.
Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo mengatakan, integritas sangat diperlukan dalam setiap pekerjaan. Dari rasa tersebut, nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja yang dilakukan, terutama dalam penyusunan serta penggunaan anggaran program.
“Kalau dibuka semuanya, sekarang saya yakin tidak ada yang benar-benar 100 persen bersih terbebas dari malapraktik penganggaran. Tapi dari acara ini, ayo kita ubah semuanya untuk melayani masyarakat dengan menciptakan rasa integritas tinggi kepada pekerjaan. Memang tidak mudah, tapi dengan ini nantinya akan menghasilkan rasa tenang dan aman saat kita bekerja,” tegasnya.
Dalam menjaga integritas bukan hal yang mudah, sebab sering kali ada pihak luar ataupun dari dalam yang mendesak untuk melakukan kecurangan atau Fraud. Namun semua itu bisa diatasi ketika pemimpin lembaga mau dengan tegas untuk memutus rantai kecurangan, salah satunya dengan memberikan laporan sesuai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan anggarannya.
Sementara itu, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, raihan Pemalang penghargaan enam tahun Wajar tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari BPK kini telah hilang. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pejabat ASN untuk bersinergi mengembalikannya kembali, terutama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. (fan/abd)
