PEMALANG, Joglo Jateng – Menjelang HUT Kabupaten Pemalang ke-449 tahun 2024, Bupati Pemalang menata ulang besar-besaran birokrasi di wilayahnya. Total ada 700 lebih pejabat yang dilantik dan mendapatkan demosi pada penataan ini. Dengan harapan, bertambahnya usia Pemalang dan perubahan tersebut mampu menjadi angin segar untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran daerah.
Penataan birokrasi ini telah dilakukan dari awal 2023 hingga awal 2024, di mana para ASN yang terlibat kasus Jual Beli Jabatan (JBJ) Eks Bupati Pemalang MAW mendapatkan sanksi hukum hingga penurunan jabatan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemalang mengalami kekosongan jabatan kepala setingkat Eselon II, hingga akhirnya harus dilakukan penataan besar-besaran oleh Mansur Hidayat selaku Bupati Pemalang saat ini.
Mansur mengungkapkan, pada pemberian sanksi demosi yang dilakukannya tidak pernah pandang bulu. Siapa pun mereka akan tetap mendapatkan hukuman sesuai kesalahannya. Ini dilakukan sebagai pembelajaran untuk ASN lainnya agar berpikir sebelum bertindak, sehingga kesalahan mereka tidak terulang dan kepercayaan masyarakat dengan birokrasi Pemalang bisa kembali meningkat.
“Kita berikan sanksi tanpa tebang pilih. Jadi semua pihak yang terlibat atau melanggar aturan ASN pasti terkena sanksinya. Karena itu, sejumlah OPD terpaksa kita kosongkan jabatannya dan laksanakan seleksi untuk mengisi. Tentunya (seleksi, red) dilakukan secara terbuka, belajar dari pengalaman sebelumnya,” ucapnya.
Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II dengan total 25 OPD yang kosong. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahapan, tahap I dilaksanakan pada 2 Desember 2023 hingga pelantikan pada 12 Januari 2024. Sedangkan untuk tahap kedua, direncanakan pada akhir Januari hingga Februari mendatang.
Di seluruh tahapan, Mansur berjanji akan tetap menjaga integritasnya sebagai pimpinan daerah, dengan tidak melakukan cawe-cawe. Bahkan ia menegaskan pada pihak-pihak atau oknum yang ingin bermain, akan berhadapan langsung dengan dirinya. Hal itu karena bupati ingin pelaksanaan seleksi JPTP Eselon II bisa meloloskan pejabat terbaik untuk menjadi mitra kerjanya mendukung pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang.
“Saya ingatkan dan pastikan, bila ada yang ingin bermain cawe-cawe akan berhadapan langsung dengan bupati. Saya tidak akan segan berikan sanksi tegas untuk mereka, karena ini menentukan Pemalang untuk ke depan jadi harus menyeleksi pimpinan terbaik di setiap OPD,” tegasnya.
Menurut data BKD Pemalang dalam laman web https://bkd.pemalangkab.go.id/?p=571, total ada 727 pejabat yang dilakukan pengukuhan, promosi, dan demosi pada Pelantikan JPTP Eselon II dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Pemalang, Jumat (12/1). Di antaranya ada 20 orang JPTP yang dilantik atau dipromosikan dan dikukuhkan oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat.
Diketahui 7 orang pejabat pengukuhan terdiri dari Hariyanto sebagai Sekda Kabupaten Pemalang, Supa’at Asisten Administrasi Umum, Tetuko Raharjo Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yulies Nuraya Kepala Dinkes, Khaeron Kepala DPMPTSP, Mu’minun Kepala Dinsos KBPPPA, Moh. Sidik Kepala Bappeda Pemalang.
Untuk 13 orang yang mendapatkan promosi yaitu Mulyanto Sekretaris DPRD Pemalang, Ismun Hadiyo Kepala Disdikbud, Ahmady Stiawan Kepala Dispermasdes, Fera Djoko Susanto Kepala Diskoperindag, Joko Ngatmo Kepala Diskominfo, Joko Tri Asmoro Kepala DPUPR, Heru Weweg Sembodo Kepala Dishub, Prayitno Kepala Dispertan, Nur Aji Mugi Hartono Kepala BPKAD, Rosi Kartika Dewi Kepala Bapenda, Bagus Sutopo Kepala Bakesbangpol, Eko Adi Santoso BKD, dan Andri Adi Kepala BPBD Pemalang. (fan/abd)
