Bentuk Sigrak, Cegah Kekerasan pada Perempuan & Anak

DAMPINGI: Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY saat menemani salah satu anak bermain di wahana gedung PAUD barat, Taman Pintar, beberapa waktu lalu. (HUMAS/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta membentuk gugus tugas serta melakukan penguatan kader Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Sigrak). Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Ria Rinawati mengatakan, tahun lalu terjadi 217 kasus kekerasan di Kota Yogyakarta, di mana 64 korban adalah anak-anak, 186 perempuan, dan 31 laki-laki. Dengan itu, pihaknya terus memperluas jejaring dan jangkauan sosialisasi untuk membentuk kesadaran akan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak bagi setiap lapisan masyarakat.

Baca juga:  Konvoi Pelat Merah Awali Rangkaian HUT Pemkot ke-77

“Perempuan dan anak masuk dalam kelompok rentan sehingga harus di berikan perhatian khusus. Dan upaya yang kami lakukan dengan sosialisasi yang diperluas jaringannya, tidak hanya tokoh masyarakat di wilayah tapi secara langsung dan spesifik kepada kelompok perempuan, sekolah, kampus juga dunia usaha,” ungkapnya, belum lama ini.

Dikatakan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan tidak tertangani adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait bentuk kekerasan. Sehingga, ketika mengalami atau melihat kekerasan di lingkungan sekitar, belum paham apa yang harus dilakukan dan bagaimana alurnya.

“Selain sosialisasi kepada elemen masyarakat, kami juga membentuk gugus tugas yang terdiri dari pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Polresta, bidang kesehatan, sosial, pendampingan psikologis hingga perlindungan hukum. Dan untuk di wilayah, ada kader Sigrak, kemudian Relawan SAPA Sahabat Perempuan dan Anak, serta di sekolah ada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK,” ujarnya.

Baca juga:  Ombudsman Rekomendasikan Ulangan Tes Carik Tamanan, Kalurahan Tetap Maju Gladi Pelantikan

Semua sektor saling bekerja sama dan berkoordinasi, dalam deteksi dini, pencegahan, penanganan dan pendampingan, rehabilitasi psikologis dan kesehatan. Sehingga perlindungan dan penegakan hukum pada kasus kekerasan seperti KDRT, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kekerasan pada anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bisa diantisipasi dengan maksimal.

“Kami mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau ada keluarga atau tetangga yang berpotensi menjadi korban kekerasan, bisa langsung melaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), atau bisa juga ke tokoh masyarakat setempat yang nantinya juga akan dibantu oleh Kader Sigrak di masing-masing wilayah,” pungkasnya. (riz/abd)