JEPARA, Joglo Jateng – Penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jepara bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tetapi, tanggung jawab bersama untuk membentuk masyarakat yang lebih politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, dalam rapat koordinasi menjaga kondusifitas pasca Pilkada bersama Forkopimda dan Forkopincam se-Kabupaten Jepara, di Eat and Meet Bandengan, Kecamatan Jepara, Kamis (5/12/24).
Edy mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan partisipasi pemilih yang mencapai 20 persen. Ia menyebut bahwa slogan “yak uwik yak obos” (tidak ada duit, tidak nyoblos) masih berpengaruh terhadap motivasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
“Kita prihatin partisipasi turun dari 85 persen pada Pemilu lalu menjadi hanya 65 persen pada Pilkada ini,” paparnya saat memberi sambutan.
Dia menekankan pentingnya pendidikan politik untuk mewujudkan demokrasi yang baik, serta menegaskan bahwa tugas ini bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Money politics harus dimitigasi bersama. Jika kita berhasil mewujudkan demokrasi berbiaya murah, itu akan cepat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Kapolres Jepara, Wahyu Nugroho Setyawan, menambahkan bahwa Pilkada 2024 di Jepara berlangsung kondusif, sejuk, dan tanpa gesekan. “Kalau masih ada residu akibat beda pilihan, segera kembalikan ke persatuan. Forkopincam harus menjalankan cooling system,” ucapnya.
Ia mengharapkan Forkopincam dapat menjalankan sistem pendinginan, berperan sebagai fasilitator dan mediator, serta mendeteksi potensi persoalan. “Jaga terus kondusifitas ini, apalagi sudah menjelang perayaan yang sangat membutuhkan situasi kondusif,” pesannya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Junarso, menyatakan keprihatinannya atas rendahnya partisipasi pemilih, keberadaan money politics, dan isu netralitas.
“Saya harap catatan negatif ini bisa kita kelola sebaik mungkin agar pada tahun 2029 mendatang, sudah tidak terdengar lagi money politics hingga isu terkait netralitas ASN, petinggi dan perangkat desa, serta TNI/Polri,” katanya.
Junarso meminta pemerintah daerah untuk konsisten dalam mengalokasikan anggaran peningkatan sumber daya manusia, yang diyakini akan berpengaruh pada kedewasaan politik masyarakat dan peningkatan partisipasi pemilih. “Program yang mengorganisir pemberdayaan masyarakat harus teranggarkan dengan baik. Pembangunan harus dilakukan seutuhnya, dengan keseimbangan fisik dan nonfisik,” kata dia.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jepara, Sulistyo Utomo, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas pasca Pilkada. “Kondusifitas itu akan tercapai kalau ada ketaatan hukum di seluruh lapisan masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Staf Kodim 0719/Jepara, Mayor Arm. Syarifudin Widianto, mengingatkan agar tidak ada yang terlena dalam menjaga kondusifitas pasca Pilkada. “Forkopincam harus makin bersinergi untuk mewujudkan kondisi tersebut,” tutup dia. (oka/gih)
