Ia menyebut pinjaman ini merupakan yang kedua kali dilakukan Pemkab Blora bersama Bank Jateng, setelah sebelumnya pada 2022 mengajukan pinjaman senilai Rp150 miliar. Kali ini, pinjaman difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang menjadi keluhan utama masyarakat.
“Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan, dan diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arief menambahkan bahwa pihaknya kini juga sedang fokus pada penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Blora. Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang menargetkan swasembada pangan pada 2026.
“Gubernur Jawa Tengah telah menekankan bahwa tahun 2026 menjadi tonggak swasembada pangan. Alhamdulillah, Blora saat ini berada di peringkat enam besar produksi padi se-Jawa Tengah, dan dua besar untuk jagung. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan,” tegasnya.
Pinjaman daerah menjadi solusi keuangan yang efektif bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran, memungkinkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dilakukan dalam satu tahun anggaran tanpa membebani APBD berjalan. Selain itu, pinjaman ini juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong aktivitas usaha, serta memperkuat peran BPD dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dengan penyaluran dana tersebut, Bank Jateng kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. (hms/rds)
