Pihaknya juga mendesak Pemkab Pati untuk menjelaskan kepada publik tentang kebijakan yang menimbulkan pro kontra ini. Mulai dari proses pembuatan kebijakan hingga menjelaskan tentang pembangunan yang mendesak, sehingga diperlukan menaikkan PBB cukup drastis.
“Pemerintah Kabupaten Pati perlu menjelaskan publik mengenai proses pembuatan kebijakan. Termasuk bahwa pembentukan kebijakan tersebut sudah melalui proses yang melibatkan publik, termasuk mekanisme Musrenbang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Pati juga dinilai perlu menjelaskan kepada publik terkait kebutuhan pembangunan yang mendesak sehingga menuntut kenaikan PBB cukup drastis.
“Jangan sampai kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program yang tidak relevan dengan kepentingan mendesak rakyat banyak,” lanjutnya.
Tak itu, publik juga perlu mengetahui tentang pendapatan di luar sektor PBB. Apakah pendapatan yang diperoleh dari PAD diluar sektor PBB sudah maksimal, hal itu perlu dikaji karena kenaikan PBB berdampak lebih luas bagi masyarakat. (lut)
