Sudewo menambahkan, pinjaman daerah merupakan saran dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
“Itu adalah salah satu upaya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Ini merupakan saran dari pemerintah pusat, menteri keuangan, supaya ada terobosan dari kepala daerah untuk mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Namun pinjaman daerah ini membutuhkan persetujuan dari DPRD Pati. Sudewo pun berharap pihak legislatif dapat menyetujui rencana pinjaman ini.
Menurutnya, pinjaman daerah tersebut perlu dilakukan. Mengingat, dana transfer daerah dipangkas cukup besar yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.
“Transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kurang lebih Rp 150 miliar, untuk menutup kekurangan itulah kami melakukan pinjaman,” pungkasnya. (lut)
