SEMARANG, Joglo Jateng – Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah kembali dipertegas Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng. Itu melalui percepatan pemadanan data penduduk lintas instansi.
Langkah ini dianggap kunci untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran. Terutama, bagi 40 persen penduduk berpenghasilan terendah.
Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan, pemutakhiran Data Terpadu (DT) masih terus berjalan. Dari total sekitar 38 juta penduduk, sebanyak 23,7 juta jiwa telah berhasil diperbarui dan dipadankan dengan beragam sumber. Mulai dari registrasi sosial ekonomi (regsosek), DTKS, PLN, Pertamina, BPJS, hingga data dari PT KKE yang disinkronkan dengan dukcapil.
“Yang sudah di-update sejumlah 23,7 dari 38 juta penduduk Jateng. Belum keseluruhan karena ada cut–off waktunya dan data penduduk sangat dinamis. Misal sekarang ada 10 penduduk, besok bisa lahir satu dan meninggal dua,” ujarnya, baru-baru ini.
Data hasil pemadanan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga 10. Tujuannya untuk menentukan kategori penerima bantuan sosial.
Endang menegaskan, data tunggal ini kini menjadi dasar pemerintah pusat dalam merancang berbagai program, mulai dari sekolah rakyat, pembangunan perumahan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Sekarang memang data tunggal itu dipergunakan oleh presiden untuk berbagai program pengentasan kemiskinan dan program-program lain. Karena kita bisa mengambil data dari desil 1, 2, 3, 4,” imbuhnya.
