Selain mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah, BPS juga memanfaatkan masukan dari pemerintah daerah, masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, hingga survei lapangan. Pembaruan data dilakukan setiap triwulan, termasuk pelatihan pendamping PKH untuk memastikan integrasi data berjalan optimal.
Di sisi lain, Endang melaporkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 mencapai 3,3 juta jiwa atau 9,48 persen. Angka tersebut turun dari 9,58 persen pada September 2024.
“Penduduk miskin di Jateng 3,3 juta pada Maret 2025 di angka 9,48 persen. Itu turunnya luar biasa dan Jawa Tengah ini paling tinggi secara nominal penurunannya,” terangnya.
Ia menambahkan, angka 3,3 juta jiwa merupakan data makro yang berbeda dengan DTKS yang mencatat nama dan alamat penerima bantuan secara rinci. Dengan pemadanan data yang semakin komprehensif, pemerintah diyakini dapat mempersempit ketidaktepatan sasaran dan memperkuat intervensi bagi warga rentan.
“Kategori yang menerima bantuan dari desil 1 sampai 4 itu 40 persen penduduk kita,” tandasnya. (luk/amd)
