PATI, Joglo Jateng – Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati mencatat sebanyak 15 ribu petani di wilayahnya tidak melakukan penebusan pupuk subsidi Pati sepanjang tahun 2025. Meskipun terdapat 13 persen petani yang tidak mengambil jatahnya, realisasi penyerapan pupuk di Bumi Mina Tani diklaim masih masuk kategori tinggi di Jawa Tengah.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dispertan Pati, Aldonny Nurdiansyah menjelaskan, ribuan petani tersebut sejatinya telah tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sisa alokasi yang tidak terserap ini dipastikan tidak hangus, melainkan tetap tersimpan di Kios Pupuk Lengkap (KPL) untuk digunakan sebagai stok penebusan pada tahun 2026.
Masuk 5 Besar di Jawa Tengah
Meski belasan ribu petani absen menebus jatah, Aldonny menegaskan bahwa secara akumulatif, penyerapan pupuk subsidi di Pati sangat positif. Tingkat realisasi yang tinggi ini menempatkan Pati di jajaran atas daerah dengan serapan pupuk terbaik di tingkat provinsi.
“Kalau di Jawa Tengah kita tidak paling tinggi. Paling tidak lima besar,” ucapnya saat memberikan keterangan.
Tingginya realisasi penyerapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah kondisi musim yang sangat mendukung untuk aktivitas bertani. Selain itu, stabilitas harga pupuk yang terjaga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) membuat petani antusias melakukan penebusan.
“Pupuk ini dicukupi oleh pemerintah dan ibarat kata harga benar-benar dijaga sesuai dengan HET. Pemicunya adalah turunnya harga pupuk, itu menjadi pemicu orang berbondong-bondong (menebus),” imbuhnya.
Rincian Realisasi Penyerapan
Berdasarkan data Dispertan Pati, total penyaluran pupuk bersubsidi secara keseluruhan mencapai 80.018.544 kilogram atau 95,22 persen dari alokasi.
Berikut rincian penyerapan per jenis pupuk:
- Urea: 36.975.173 kg (91,3 persen)
- NPK: 42.730.152 kg (99,95 persen)
- ZA: 282.369 kg (37,54 persen)
- NPK Formula: 50 kg (25 persen)
- Pupuk Organik: 30.800 kg (90,59 persen)
“Dari total petani yang terdaftar RDKK masih ada kurang lebih 13 persen atau 15 ribu orang yang belum melakukan penebusan,” pungkasnya. (lut/rds)
