SEMARANG, Joglo Jateng – Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang terjun langsung menyisir lokasi pergerakan tanah yang merobohkan bagian belakang tiga rumah warga di Kecamatan Tembalang, Selasa (24/2/26). Insiden ini menambah deretan panjang bencana hidrometeorologi, di mana kasus tanah longsor kini tercatat mendominasi dan mengalahkan angka kejadian banjir di Kota Semarang sepanjang tahun 2026.
Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono menjelaskan, hasil asesmen awal menunjukkan ketiga rumah tersebut tidak roboh total. Saat ini, ketiga kepala keluarga (KK) yang terdampak masih menempati kediaman mereka sembari menunggu perkembangan situasi.
Belajar dari Kasus Jangli, Warga Diminta Waspada
“Kita lakukan asesmen, ternyata hanya di bagian belakang yang roboh. Tapi yang penting kita sudah mulai mengingatkan langkah-langkah antisipasi pergerakan tanah ke depan. Apapun kondisinya, keselamatan warga tetap yang utama,” ujar Endro usai meninjau lokasi.
Sikap waspada ini berkaca pada insiden pergerakan tanah di wilayah Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang beberapa waktu lalu. Saat itu, pergerakan tanah berlangsung sangat cepat sehingga memaksa hampir 60 jiwa dari 30 KK dievakuasi secara mendadak.
Beruntung, seluruh korban di Jangli berhasil ditangani dengan fasilitas lengkap dari Pemkot Semarang, mulai dari tenda, dapur umum, air bersih, hingga jaringan listrik. Berkaca dari pengalaman tersebut, BPBD kini memantau ketat sejumlah titik rawan longsor lainnya, yang meliputi:
- Kawasan Ndelisari.
- Wilayah Sukorejo.
- Kawasan perbukitan Kecamatan Gunungpati.
- Kawasan Sadeng.
“Kalau kerusakan semakin parah dan berdasarkan kajian memang tidak bisa dipertahankan, kita harus dukung warga untuk relokasi sementara ke pengungsian. Kita titipkan pemantauan ini kepada lurah dan relawan setempat,” tegas Endro.
Darurat Longsor, Semarang Belum Punya EWS
Tingginya ancaman ini disikapi BPBD dengan memperkuat kesiapsiagaan warga melalui pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana). Namun dari 177 kelurahan di Kota Semarang, baru 38 kelurahan yang telah mengantongi legalitas Katana.
Ironisnya, meski longsor menjadi bencana paling mendominasi di tahun 2026, Kota Semarang ternyata belum memiliki alat pendeteksi pergerakan tanah yang memadai.
Endro mengakui, saat ini Semarang baru mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) berbasis air (water level). “Sementara untuk EWS tanah longsor, di wilayah Jawa Tengah sejauh ini baru tersedia di Kabupaten Karanganyar dan Temanggung,” pungkasnya. (hfh/gih/rds)
