KUDUS, Joglo Jateng – Program pembangunan KDMP Krandon (Koperasi Desa Merah Putih) yang digagas pemerintah sebagai mesin penggerak ekonomi desa tengah menghadapi kendala serius. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah pedesaan memiliki aset tanah menganggur yang luas, khususnya wilayah yang berbatasan dengan kawasan perkotaan.
Pemerintah Desa (Pemdes) Krandon di Kabupaten Kudus hingga kini masih memutar otak mencari solusi konkret.
Mereka kebingungan untuk memenuhi syarat mutlak mengenai batasan minimal luas tanah yang ditetapkan untuk mendirikan bangunan koperasi tersebut.
Kepala Desa Krandon, Sofwan Durri, membeberkan bahwa syarat lahan KDMP mewajibkan penyediaan area minimal seluas 1.000 meter persegi. Regulasi baku ini langsung menjadi persoalan pelik lantaran desa sama sekali tidak memiliki cadangan aset seluas itu.
“Luasan tanah itu minimal 1.000 meter. Karena bangunannya, konsepnya memang luas, sehingga lahan yang dibutuhkan memang seribu meter. Di Krandon kebetulan tidak tersedia lahan seluas itu,” ungkapnya baru-baru ini.
Sisir Aset hingga Opsi Balai Desa Lama
Merespons kebuntuan tersebut, aparat desa sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka telah berupaya menelusuri seluruh aset properti yang dimiliki desa untuk mencari kemungkinan lokasi pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Sayangnya, hasil dari penyisiran tersebut nihil alias belum ada yang memenuhi standar kelayakan lahan.
“Semua aset desa sudah kami sisir. Memang kita tidak punya aset desa selain bekas balai desa lama dan kantor desa yang sekarang ini,” papar Sofwan.
Pemdes sempat mempertimbangkan untuk merombak dan memberdayakan area bekas balai desa lama. Namun, langkah ini urung dieksekusi karena ukurannya masih terlampau sempit.
“Balai desa yang lama itu luasnya sekitar 250 meter. Kalau memang mau diberdayakan untuk itu, jelas masih kurang. Nah ini yang menjadi salah satu dilema,” keluhnya.
