KUDUS, Joglo Jateng – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sukses menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran anggaran ini mencakup wilayah Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Eko Wahyu Budi Utomo, menyampaikan hal tersebut dalam evaluasi penyaluran anggaran hingga awal tahun 2026. Penyaluran ini diklaim mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan dan dinamika ekonomi regional.
Belanja kementerian, lembaga, maupun Transfer ke Daerah (TKD) terbukti memperkuat stabilitas ekonomi tingkat daerah secara signifikan.
”APBN menjadi pengungkit penting bagi perekonomian daerah. Terutama dalam menjaga konsumsi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” ujar Eko Wahyu.
Kucuran Dana Desa dan Bansos
Dampak nyata dari penyaluran APBN terlihat jelas melalui program Dana Desa yang langsung dikelola oleh pemerintah desa. Hingga pertengahan 2025, ratusan miliar rupiah telah disalurkan ke ratusan desa di Kudus, Demak, dan Jepara.
Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini juga berhasil menggerakkan roda ekonomi kerakyatan lewat skema padat karya.
Selain infrastruktur, belanja bantuan sosial (bansos) terus didorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. KPPN Kudus mencatat kenaikan alokasi bansos dari Rp 17,28 miliar pada 2024 menjadi Rp 19,78 miliar di tahun 2025.
Bantuan ini menyasar kelompok rentan, termasuk mahasiswa kurang mampu yang berprestasi untuk menekan kesenjangan sosial.
”Program bansos, termasuk dukungan pendidikan tinggi, memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM,” terang Eko.
Pemberdayaan UMKM dan Layanan Publik
Di sektor layanan publik, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk operasional sekolah hingga fasilitas kesehatan. Anggaran ini turut mencakup pembayaran gaji tenaga pendidik dan medis secara merata hingga ke wilayah pelosok.
Tidak hanya itu, APBN juga mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem digital Digipay Satu. Belanja barang dan jasa pemerintah kini semakin memprioritaskan keterlibatan vendor lokal.
“Langkah ini memberikan peluang bagi UMKM di daerah untuk terlibat sebagai penyedia kebutuhan pemerintah, sehingga turut meningkatkan omzet dan memperkuat ekonomi lokal,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, KPPN Kudus terus memperkuat transparansi belanja negara lewat inovasi MENARA KUDUS. Inisiatif ini dipastikan agar program dan dana pemerintah semakin tepat sasaran. (adm/fat/rds)
