PATI, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Pati) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menggelar acara silaturahmi halalbihalal di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (26/3/2026). Momentum keakraban ini dioptimalkan untuk merajut keharmonisan sekaligus memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif demi kelancaran pembangunan daerah.
Acara tersebut dilangsungkan tepat setelah rampungnya agenda rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun Anggaran 2025.
Hadir dalam momen tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Pimpinan DPRD Pati, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Teguh Widiatmoko, serta para aparatur sipil negara (ASN) yang saling bersalaman untuk bermaaf-maafan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin menyampaikan, silaturahmi pasca-Lebaran ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan visi pembangunan Kabupaten Pati.
“Setelah paripurna dilaksanakan halalbihalal dengan pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh OPD. Tentunya dengan adanya halalbihalal atau silaturahmi ini akan mempererat hubungan eksekutif dan legislatif,” katanya.
Ali menegaskan, kekompakan antara unsur eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Mina Tani.
“Yang mana bisa menjaga Pati supaya kondusif dan membangun Pati seperti yang dicita-citakan atau yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.
Pendalaman LKPJ 2025 di Tingkat Komisi
Terkait agenda utama penyampaian LKPJ 2025, Ali Badruddin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Laporan kinerja pemerintah daerah tersebut nantinya akan dibahas secara terperinci di tingkat komisi.
“Yang mana disampaikan pak Plt Bupati Pati yang mana akan melakukan pembahasan di masing-masing Komisi. Baik Komisi A maupun B, C dan D sesuai dengan tupoksi OPD terkait. Kami dalami satu per satu OPD. Misal saja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan seluruh dokumen pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025 telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak dewan.
“Membacakan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Poin-poinnya sudah kami berikan ke teman-teman DPRD terkait masalah dan solusinya LKPJ,” jelas Chandra. (lut/fat/rds)
