Kudus  

Jelang Tahun Ajaran Baru, Data Penerima Makan Bergizi Gratis di Kudus Dievaluasi

sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Kudus yang sedang menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis.
MAKAN: Tampak beberapa siswa sedang mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Kabupaten Kudus. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, menyoroti urgensi pembaruan data sasaran program Makan Bergizi Gratis di Kudus (MBG) menjelang bergulirnya tahun ajaran baru. Akurasi data penerima dinilai sangat krusial agar intervensi perbaikan gizi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Perhatian khusus saat ini tengah diarahkan pada keberadaan dapur layanan yang melayani sasaran kelompok 3B. Kelompok rentan ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Dinamika pergerakan data penerima manfaat di tingkat akar rumput menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah guna memastikan kelancaran distribusi logistik dan kecukupan pasokan harian.

“Data itu pasti berubah, ada penambahan dan pengurangan. Apalagi ini mendekati tahun ajaran baru, tentu perlu dilakukan pembaruan kembali agar pelaksanaan program bisa tepat sasaran,” ujar Bellinda.

Secara potensi, wilayah dengan kategori 3B diyakini seharusnya ada di Kabupaten Kudus, mengingat masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif terkait pemenuhan gizi masyarakatnya.

Namun demikian, Bellinda mengaku perlu memastikan kembali angka riil dari data terbaru mengenai total dapur MBG yang masuk kategori tersebut di wilayahnya.

Prioritaskan Kebutuhan Riil Lapangan

“Secara konsep, wilayah 3B itu mengacu pada daerah dengan kondisi tertentu, termasuk yang memiliki tingkat gizi buruk cukup tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi kami perlu update datanya,” jelas Bellinda.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penempatan dapur layanan tersebut tidak harus kaku terpaku pada batas wilayah administratif semata. Implementasinya akan disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Syarat utamanya adalah terpenuhinya jumlah minimal penerima manfaat dalam satu cakupan area. Hal ini dirancang agar operasional dapur dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal.

Wakil Bupati Kudus juga mendorong agar area pinggiran yang berpotensi memiliki temuan kasus gizi kurang agar segera mendapatkan porsi perhatian lebih. Pihaknya membuka peluang pengajuan usulan tambahan fasilitas dapur di area tersebut.

“Kalau memang ada wilayah pinggiran yang membutuhkan, silakan diajukan. Yang penting datanya jelas dan memenuhi syarat,” tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera melakukan sinkronisasi data internal dan memperkuat komunikasi dengan pihak terkait demi kelancaran program MBG. (adm/ree/rds)