PATI, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pati) resmi menetapkan perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan masalah banjir sebagai prioritas utama pembangunan untuk tahun 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab keluhan menahun masyarakat terkait kendala akses mobilitas dan kerugian ekonomi akibat bencana musiman.
Komitmen strategis tersebut digodok secara matang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027. Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kepala Bapperida Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa forum perumusan ini sangat krusial untuk menyelaraskan usulan dari tingkat bawah agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Kami melaksanakan Musrenbang Kabupaten, membahas rancangan RKPD. Nantinya kami menindaklanjuti dan menyempurnakan ke Inspektorat dan diselaraskan dengan kebijakan provinsi dan pusat,” katanya.
Target Infrastruktur Tuntas 2027
Muhtar menegaskan, penanggulangan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor mendominasi fokus kerja pemerintah, bersandingan dengan perbaikan jalan rusak di Pati. Ia memproyeksikan seluruh persoalan infrastruktur fisik dapat terselesaikan secara komprehensif pada tahun tersebut.
“Penanganan bencana banjir, tanah longsor menjadi fokus. Kemudian penanganan infrastruktur. Jadi tahun 2027 itu infrastruktur tuntas. Setelah dominan pada tahun 2025 dan 2026 akan tuntas tahun 2027,” ungkapnya.
Fokus Beralih ke SDM dan Pariwisata
Apabila target penuntasan infrastruktur fisik tersebut tercapai tanpa menyisakan jalan berlubang, pemerintah daerah akan segera mengubah haluan kebijakannya.
Fokus prioritas Pemkab akan langsung digeser untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggenjot perputaran sektor ekonomi riil masyarakat.
“Setelah tuntas maka arah kebijakan berikutnya peningkatan SDM dan ekonomi dengan meningkatkan potensi daerah. termasuk pariwisata,” pungkasnya. (lut/fat/rds)
