KENDAL, Joglo Jateng – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, tengah mengikuti agenda retret pimpinan legislatif se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pelatihan strategis ini digelar selama enam hari, mulai Selasa (14/4/2026) hingga Minggu (19/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD). Tujuannya sangat krusial, yakni memperkuat kapasitas kepemimpinan guna menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Selama menjalani masa retret di Akmil Magelang, para pemimpin wakil rakyat ini digembleng dengan berbagai pembekalan intensif.
Materi yang diberikan mencakup peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga pendalaman fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh materi diarahkan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda nasional.
Selain itu, peserta juga dibekali strategi menghadapi dinamika geopolitik global serta cara menjaga stabilitas pembangunan di daerah masing-masing.
Fokus Percepatan Pembangunan Daerah
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq mengatakan, keikutsertaannya dalam retret tersebut menjadi kesempatan emas untuk menambah wawasan kepemimpinan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperluas perspektif kami sebagai pimpinan DPRD. Banyak materi strategis yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas, terutama untuk mendorong pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional,” kata Mahfud Sodiq saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Ia berharap, ilmu dan wawasan dari akademi militer bergengsi tersebut dapat segera diimplementasikan dalam kerja kelembagaan di Kendal. Hal ini khususnya berfokus pada penguatan fungsi legislatif demi kepentingan masyarakat luas.
“Harapannya, setelah mengikuti retret ini, kami dapat semakin optimal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, retret pimpinan DPRD se-Indonesia ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas daerah. Upaya ini diyakini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan selalu berorientasi pada pelayanan publik. (ags/gih/rds)
