KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menjadikan momentum peringatan Hari Kartini untuk merefleksikan kembali masih adanya ketimpangan gender di dunia kerja dan sektor pembangunan. Peringatan ini sekaligus menjadi pelecut untuk membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang setara bagi perempuan.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam apel peringatan yang digelar di Halaman Pendopo Kabupaten, Selasa (21/4/2026).
Di hadapan para pejabat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menegaskan bahwa hari kelahiran pahlawan emansipasi tersebut bukan sekadar perayaan seremonial.
“Hari kelahiran Kartini telah diperingati bangsa Indonesia dari masa ke masa. Esensi semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini melalui pemikiran-pemikirannya terbukti bukan hanya menjadi pendobrak domestifikasi peran perempuan pada masanya. Tetapi terus relevan dan memberi inspirasi lintas generasi hingga hari ini,” tegasnya.
Realita Ketimpangan Dunia Kerja
Lebih dari satu abad berlalu, tantangan bagi peran perempuan kini bergeser dari feodalisme ke bentuk ketimpangan partisipasi ekonomi dan ruang politik.
Berdasarkan data terkini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 baru menyentuh angka 91,85, sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih berada di poin 0,421.
Angka IKG ini menjadi indikator masih nyatanya disparitas di berbagai sektor pemberdayaan di wilayah setempat.
“Perempuan Indonesia masih menghadapi persoalan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus terus kita selesaikan,” ujarnya.
Fakta tersebut tergambar jelas di bidang ketenagakerjaan, di mana tingkat partisipasi pekerja perempuan baru mencapai 56,42 persen. Angka tersebut masih tertinggal jauh dari partisipasi laki-laki yang mendominasi hingga 84,66 persen.
Pendidikan Sebagai Kunci Pembebasan
Untuk memutus rantai kesenjangan tersebut, Bellinda mengingatkan kembali gagasan orisinal Kartini yang selalu menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama menuju emansipasi.
“Beliau menekankan pendidikan merupakan jalan pembebasan bagi perempuan. Tanpa akses terhadap pendidikan yang sesungguhnya, maka masa depan akan terhambat,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Kudus berkomitmen menyerukan langkah konkret, mulai dari layanan kesehatan yang responsif gender hingga perluasan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh di berbagai ruang publik.
“Ke depan, kita harus memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek yang berdaya, yang mampu menentukan arah dan masa depan bangsa,” katanya.
Wakil Bupati Kudus tersebut meyakini bahwa pemerataan akses dan penghapusan sistem patriarki yang menghambat kemajuan akan berdampak positif pada struktur sosial terbawah.
“Ketika perempuan berdaya, maka keluarga akan menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi tangguh, dan bangsa menjadi lebih adil,” imbuhnya. (uma/fat/rds)
