KUDUS, Joglo Jateng – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus menyiapkan langkah yang berbeda dari tradisi demonstrasi pada umumnya. Tahun ini, ratusan pekerja memilih merayakan May Day di Kudus melalui aksi damai yang berorientasi pada kepedulian lingkungan.
Sekretaris SPSI Kudus, Muh Makmun menegaskan, pihaknya memusatkan agenda bakti lingkungan tersebut di kawasan Balai Jagong Kudus.
“Kita persiapan nanti akan mengadakan acara kerja bakti dan bakti lingkungan, membersihkan area Balai Jagong. Di samping itu nanti kita bersifat damai. Saat yang lain demo, kami memiliki aksi damai yang positif,” ujarnya.
Konsep kegiatan kebersihan ini sengaja diselaraskan dengan kampanye kebersihan milik pemerintah daerah. Makmun menyebut, serikat pekerja ingin berkontribusi langsung mendukung citra wilayahnya melalui tindakan nyata.
“Karena disesuaikan dengan tagline Kudus Bersih, sehingga kita ikut mendukung. Selain itu, May Day tahun sebelumnya sudah pernah jalan santai dan hiburan,” lanjutnya.
Tolak Aturan Rokok Penekan Pekerja SKT
Selain kerja bakti, agenda tersebut akan dirangkai dengan apel bersama yang melibatkan sekitar 500 pekerja dari berbagai sektor. Meskipun mengedepankan pendekatan damai, serikat buruh memastikan tetap akan menyuarakan sejumlah aspirasi krusial kepada pemerintah.
Salah satu sorotan utama adalah penolakan terhadap wacana regulasi baru di sektor industri rokok. Pembatasan layer (lapisan) kemasan serta pengaturan kadar tar dan nikotin dinilai mengancam keberlangsungan industri rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Layer akan memberikan ruang kepada rokok ilegal masuk, sehingga akan berdampak kepada rokok SKT. Ini yang dirasakan sektor rokok, kita minta dikaji ulang, kalau perlu ditiadakan,” tegasnya.
Desak Ketegasan Aturan Ketenagakerjaan
Di samping memperjuangkan nasib pekerja SKT, perwakilan buruh juga menyoroti implementasi aturan ketenagakerjaan yang baru diterbitkan. SPSI mendesak pemerintah agar memberikan kepastian hukum yang benar-benar berpihak pada jaminan kesejahteraan buruh.
“Harapannya ada ketegasan dari pemerintah agar tetap terlaksana,” imbuhnya.
Pendekatan aksi damai dan konstruktif di Kudus ini diharapkan mampu menjadi saluran penyampaian aspirasi yang lebih elegan, efektif, dan mendapat perhatian penuh dari para pemangku kebijakan. (uma/fat/rds)
