KENDAL, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendorong percepatan penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian layak di tengah pesatnya pertumbuhan industri. Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menerima kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ke Kabupaten Kendal, Senin (18/5/2026).
Bupati Tika mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kendal membawa dampak positif terhadap terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau.
Menurut Dyah, Pemkab Kendal terus mengantisipasi persoalan tersebut melalui penataan kawasan permukiman, penguatan tata ruang, hingga penyediaan hunian vertikal berupa rumah susun.
“Pertumbuhan industri di Kendal berkembang sangat pesat dan ini tentu menjadi peluang besar bagi masyarakat. Tetapi kami juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya, terutama kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat dan para pekerja,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah susun di Kendal masih cukup tinggi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah. Pemkab Kendal juga telah melakukan survei lokasi pembangunan rumah susun baru di wilayah Brangsong.
Sementara itu, Fahri Hamzah menyebut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Kendal berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut mendorong urbanisasi dan mobilisasi penduduk menuju kawasan perkotaan sehingga kebutuhan rumah terus meningkat.
Menurut Fahri, jumlah penduduk Kendal kini telah melampaui 1 juta jiwa atau sekitar 400 ribu keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu keluarga telah memiliki rumah, namun sekitar 30 ribu rumah masih tergolong tidak layak huni.
“Kalau pertumbuhan industri ini tidak diantisipasi dengan penataan permukiman yang baik, maka kawasan kumuh bisa semakin bertambah dan ketimpangan wilayah akan semakin lebar,” terangnya.
Fahri menilai pemerintah daerah perlu memperkuat konsolidasi lahan dan disiplin tata ruang agar pembangunan perumahan tidak mengorbankan lahan sawah produktif. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi, pendidikan, dan layanan publik.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan penanganan sekitar 3.000 rumah tidak layak huni per tahun di Kendal sebagai bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah. (ags/gih/rds)
