Semangat penguatan peran regional ini, menurut Adnas, sejalan dengan filosofi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu “Ngopeni lan Ngelakoni Jawa Tengah”. Slogan tersebut memiliki makna mendalam untuk merawat, menjaga, sekaligus bekerja nyata demi kemajuan daerah.
Nilai inilah yang diadopsi oleh Bank Jateng agar orientasi lembaga tidak sekadar bertumpu pada profitabilitas bisnis semata. Melainkan pada tanggung jawab sosial mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir sekaligus bertindak sebagai keynote speaker menegaskan bahwa BPD harus hadir sebagai jawaban nyata. Yakni atas jeritan permodalan masyarakat bawah.
Di Jawa Tengah sendiri, denyut nadi ekonomi ditopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM, di mana 3,2 juta di antaranya berada di level mikro.
“Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik,” ujar Ahmad Luthfi.
Selain urusan modal, Ahmad Luthfi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus agresif menjaga stabilitas perut rakyat. BUMD dituntut menjadi tameng pelindung pasokan pangan dari gejolak harga komoditas strategis.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga seperti bawang merah dan cabai,” lanjutnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, misi besar ini mustahil berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.
Kekuatan industri BPD secara nasional dibeberkan secara rinci oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof. M. Mas’ud Said. Ia mengungkapkan fakta bahwa BPD saat ini merupakan raksasa keuangan yang menguasai total aset hampir Rp 1.100 triliun, atau setara dengan 10 persen dari total aset perbankan nasional.
“Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah surutnya dukungan fiskal pusat,” tegasnya.
Guna memastikan langkah taktis BPD sejalan dengan koridor regulasi, pihak FKDK BPDSI bersama Bank Jateng secara khusus berkomitmen penuh. Mereka akan menyelaraskan langkah operasional dengan Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024–2027 yang telah ditetapkan OJK.
Dalam kesempatan Munas tersebut, ditetapkan pula susunan kepengurusan FKDK BPDSI. Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. Adnas, M.Si., CRM., resmi didapuk sebagai Ketua FKDK BPDSI.
Adapun susunan pengurus lainnya meliputi:
Wakil Ketua 1: Anang Basuki (Komisaris Utama Independen Bank Jakarta)
Wakil Ketua 2: Drs. H. Ali Baham Temongmere (Komisaris Non Independen Bank Papua)
Wakil Ketua 3: Manar Fuadi, SE., MM., QIA (Komisaris Independen Bank Nagari)
Sekretaris Umum: Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. (Komisaris Independen Bank Aceh)
Wakil Sekretaris: Rudie Kusmayadi (Komisaris Bank BJB)
Bendahara Umum: Adi Sulistyowati (Komisaris Utama Independen Bank Jatim)
Wakil Bendahara: Anis Mudjahid Akbar (Komisaris Utama Bank NTB)
Kepala Bidang Profesi: Prof. Dr. Eddy Suratman, SE., MA (Komisaris Utama Bank Kalbar)
Kepala Bidang Hukum dan Advokasi: Dr. Asri Agung Putra, S.H., M.H. (Komisaris Independen Bank Jatim)
Kepala Bidang Organisasi: La Ode Rahmat (Komisaris Non Independen Bank Sultra)
Korwil Barat: Andri Yulika (Komisaris Utama Bank Nagari)
Korwil Tengah: Prof. Dr. Darsono, S.E., Akt., MBA (Komisaris Independen Bank Jateng)
Korwil Timur: Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen Bank Papua)
Sementara untuk posisi Dewan Penasihat diisi oleh anggota kehormatan, di antaranya Hoirudin Hasibuan (Ketua), M. Mas’ud, Farid Rahman, Bahrullah Akbar, dan Susi Pudjiastuti. (hms/rds)
