SEMARANG, Joglo Jateng – Sebanyak 317 ribu hektare lahan di Jawa Tengah masih berstatus kritis dan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana serta memperparah kerusakan lingkungan, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan paling tinggi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika mengatakan, lahan kritis banyak ditemukan di wilayah hulu hingga tengah DAS Serayu, terutama di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan di kawasan pegunungan.
“Jawa Tengah lahan kritis masih banyak, luasnya sekitar 317 ribu hektare. Kebanyakan memang di daerah DAS Serayu, di hulu dan tengah, karena di situ banyak kawasan pegunungan yang digunakan untuk hortikultura,” ujar Heru saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026).
Menurut Heru, kawasan DAS Serayu pada dasarnya merupakan kawasan lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, terbukanya tutupan lahan akibat aktivitas budidaya menyebabkan sebagian wilayah masuk kategori lahan kritis dan rentan mengalami erosi.
Untuk mempercepat pemulihan, DLHK Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program rehabilitasi melalui penanaman vegetasi di sejumlah lokasi prioritas. Pemerintah juga akan membangun petak ukur sebagai sarana pemantauan untuk memastikan keberhasilan penanaman yang dilakukan.
“Kami dari provinsi akan berupaya merehabilitasi lahan-lahan kritis itu dengan melakukan penanaman. Nanti juga dibuat petak ukur di lahan-lahan kritis untuk memantau perkembangan rehabilitasi,” jelasnya.
Meski demikian, Heru mengakui upaya rehabilitasi tidak sepenuhnya mudah. Pasalnya, sebagian besar lahan kritis berada di atas lahan milik masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat melakukan penanganan secara sepihak tanpa melibatkan pemilik lahan.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan edukasi dan pendampingan kepada petani agar tetap dapat memanfaatkan lahan tanpa mengabaikan aspek konservasi. Salah satunya melalui penerapan pola tanam yang mengikuti kontur lereng untuk mengurangi potensi erosi.
“Kami mengimbau masyarakat tetap menanam tanaman keras, minimal di pematang-pematang lahan. Jadi masyarakat tetap bisa menanam hortikultura, tetapi menggunakan kaidah konservasi sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (hfh/gih/rds)
