KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2026. Prioritas mereka adalah penanganan drainase untuk mengurangi genangan air di sejumlah wilayah. Tahun ini, sebanyak 30 titik drainase menjadi sasaran pekerjaan.
Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo mengatakan, penanganan drainase menjadi fokus utama karena masih banyak kawasan yang mengalami genangan saat hujan deras. Meski belum mampu menghilangkan banjir secara menyeluruh, pemerintah menargetkan durasi genangan dapat dipersingkat sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.
“Kami menargetkan mengurangi genangan terlebih dahulu. Kalau menghilangkan sepenuhnya memang belum bisa. Paling tidak durasi genangan bisa lebih singkat sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Menurut Harry, proyek drainase tidak hanya dikerjakan di Jalan KH Wahid Hasyim. Sejumlah ruas lain juga mulai ditangani, termasuk Jalan Ali Mahmudi dan beberapa ruas jalan di kawasan perkotaan. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan akan berlangsung secara simultan agar hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Dari total anggaran drainase tahun ini, sekitar Rp 7 miliar bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, terdapat tambahan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga total nilai pekerjaan mendekati Rp 10 miliar.
Harry menjelaskan, hingga pertengahan Juli 2026, sekitar 60 persen paket pekerjaan drainase telah memasuki tahap kontrak maupun pelaksanaan. Sementara sisanya masih dalam proses pengadaan.
Ia mengakui proses pengadaan tahun ini membutuhkan waktu lebih panjang karena penerapan sistem E-Katalog versi 6 yang masih memerlukan penyesuaian dari penyedia jasa konstruksi.
“Sebagian besar sudah berproses. Sisanya kami percepat agar seluruh pekerjaan bisa segera berjalan,” katanya. (uma/fat/rds)
