SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan strategi penanganan banjir. Strategi disesuaikan dengan kerawanan wilayah masing-masing.
“Jadi, apel uji lapang ini merupakan akhir rangkaian yang namanya renkon atau rencana kontijensi,” kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto, di sela simulasi penanganan banjir, Senin (29/4/24).
Renkon merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana. Yakni dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kali ini Renkon 5.0, itu artinya berlaku untuk lima tahun ke depan. Yang terlibat seluruh stakeholder terkait kebencanaan. Banyak sekali, unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” kata Endro.
Tidak kalah penting, kata dia, unsur pihak ketiga. Yakni kalangan pengusaha, badan usaha, dan akademisi.
Dalam renkon itu, lanjutnya, BPBD memiliki potret atau peta wilayah di Kota Semarang yang rawan banjir. Sehingga perwakilan dari enam kecamatan dihadirkan.
“Ada dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat. Meskipun (daerah rawan banjir di Semarang Barat, Red.) sebagian kecil di kawasan Semarang Indah,” ujar Endro.
Menurut dia, masing-masing perwakilan kecamatan tersebut harus membawa sebuah konsep mengenai strategi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi banjir. Setelah disepakati naskah akan disahkan Wali Kota Semarang yang akan jadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang saat terjadi banjir.
Diakuinya, pembuatan renkon membutuhkan proses dan waktu yang diawali dengan sebuah pengalaman kebencanaan. Misalnya ketika banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di Trimulyo, Kecamatan Genuk.
“Karena (menghadapi, red) situasi darurat itu, urgensinya ke depan akan lebih efektif. Dari pemerintah, BPBD pastinya, Dinkes, Disperkim sudah punya langkah sendiri sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi, Red.) mereka,” kata Endro.
Demikian pula, kata dia, masyarakat, termasuk relawan nantinya akan langsung memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik. Sehingga lebih terprogram dan terarah saat terjadi bencana. (ara/adf)
