JEPARA, Joglo Jateng – Bupati Jepara, Witiarso Utomo secara resmi melantik Lukman Khakim sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jungporo Jepara untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Jepara pada Senin (6/10/2025), disaksikan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Sekretaris Daerah Ary Bachtiar, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Pemkab Jepara.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan pengangkatan Zamroni Lestiaza sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Jungporo serta penyerahan SK pemberhentian kepada Sulikhan, anggota Dewas dari unsur independen.
Bupati Witiarso menekankan, agar jajaran manajemen baru bergerak cepat, meningkatkan pelayanan, dan memastikan distribusi air bersih merata ke seluruh pelanggan. “Kami berharap jajaran manajemen baru dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Jepara, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan harus segera dirasakan masyarakat. Pihaknya meminta agar PDAM Jepara tidak menjual angin, tapi menjual air. “Semua pelanggan yang sudah terpasang harus dialiri. Saya targetkan dalam waktu satu tahun kepemimpinan baru ini, Tirta Jungporo harus bersih dari komplain,” ucapnya.
Bupati juga menyoroti persoalan di Desa Kedungmalang, di mana warga selama 12 tahun terakhir masih mengandalkan dropping air bersih dari tangki. Ia meminta kondisi tersebut segera diakhiri.
“Di Kedungmalang ada 240 sambungan rumah (SR) yang sudah lama mati. Saya minta pada 1 November nanti semuanya harus hidup kembali, dan itu tidak boleh mengurangi kualitas air pelanggan lain,” tegasnya.
Menurutnya, jika 240 SR tersebut berfungsi, maka distribusi air di wilayah Kedungmalang akan berjalan normal tanpa ketergantungan dropping. “Sudah tidak boleh ada lagi dropping air di Kedungmalang pada musim kemarau mendatang,” ujarnya.
Menanggapi instruksi tersebut, Dirut Tirta Jungporo, Lukman Khakim menyatakan siap menindaklanjuti dengan langkah konkret. Ia menilai persoalan layanan bukan semata pada produksi, melainkan juga lemahnya pengawasan dan pendataan pelanggan.
“Selama ini laporan dari lapangan sering tidak maksimal. Kami akan lebih sering turun langsung ke lapangan, memastikan pencatatan meteran dan distribusi air berjalan sesuai SOP,” kata Lukman.
Ia menjelaskan, evaluasi akan dimulai dari penguatan internal, lalu berlanjut pada pemeriksaan air baku, proses produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. “Kalau ternyata air baku tidak mencukupi, solusinya investasi. Tapi kalau air baku cukup, berarti persoalannya kebocoran. Itu yang akan kami benahi,” tegasnya. (oka/gih)
