PURWOREJO, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat dan menuntaskan proyek Bendungan Bener. Proyek infrastruktur raksasa yang digadang-gadang menjadi bendungan tertinggi di Indonesia tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan progres signifikan.
Desakan percepatan pembangunan Bendungan Bener ini disuarakan menyusul kekhawatiran melesetnya target operasional fasilitas penyedia air yang berlokasi di Desa Guntur, Kecamatan Bener tersebut.
Wakil Bupati (Wabup) Purworejo, Dion Agasi Setiabudi menyampaikan teguran tersebut usai menghadiri kegiatan reses di Aula Kantor Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, akhir pekan lalu.
Acara itu turut dihadiri oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, beserta jajaran kepala desa dan kelompok penerima bantuan irigasi.
Target 2029 Berpotensi Gagal
Wabup Dion menegaskan, proyek strategis yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini harus dipertahankan sebagai prioritas nasional.
“Ini adalah komitmen bersama yang sudah direncanakan sejak awal. Kami mendorong agar pembangunan Bendungan Bener bisa segera dituntaskan karena manfaatnya sangat dinantikan masyarakat,” tegasnya.
Fasilitas pengairan ini diproyeksikan mampu menyuplai ribuan hektare lahan pertanian, menjadi sumber air baku, sekaligus mendongkrak pariwisata daerah. Namun, Dion mengakui progresnya kini tersendat oleh keterbatasan ketersediaan anggaran.
“Kalau dibilang mandhek (berhenti) tidak, tetapi memang dengan kondisi anggaran saat ini, cukup berat untuk mengejar target penyelesaian sesuai perencanaan,” katanya.
Ia menilai target rampung pada 2029 akan sangat sulit dicapai tanpa atensi serius dan tambahan suntikan dana dari pusat.
“Dengan kondisi seperti sekarang, target 2029 cukup berat. Karena itu, kami berharap ada atensi lebih dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang memadai,” imbuhnya.
Risiko Mangkrak Jadi Sorotan
Merespons lambannya proyek tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto menyatakan siap mengawal langsung kendala ini di tingkat kementerian.
“Saya sudah membawa isu ini dalam rapat dengan Menteri PU. Ini berangkat dari aspirasi masyarakat Purworejo yang disampaikan melalui pemerintah daerah, dan menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkannya,” ujar Sofwan.
Ia mengingatkan, proyek ini dulunya sempat diwarnai penolakan dan konflik sosial yang kini telah berhasil diselesaikan. Jika pemerintah kini justru memperlambat progres, proyek miliaran rupiah tersebut berisiko mangkrak dan merugikan keuangan negara.
“Konflik sudah selesai, tetapi sekarang justru progresnya terkesan lambat. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Ke depannya, pihak legislatif di Komisi V DPR RI akan mendesak kementerian terkait untuk memberikan kepastian alokasi anggaran pada perencanaan 2026 dan 2027. (mrn/ree/rds)
