Pemprov Jateng Evaluasi Kebijakan WFH, Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Publik

EVALUASI: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Tengah, belum lama ini. (HAFIFAH NUR CHASANAH/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan publik. Evaluasi kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).

Sumarno mengatakan, penentuan persentase aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan WFH diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, hingga saat ini pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Sebetulnya catatan tidak ada sih. Enggak ada. Karena memang teman-teman lebih banyak tidak mengambil WFH karena posisinya banyak hal ternyata tidak bisa dijalankan dengan WFH,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan persentase baku bagi ASN yang bekerja dari rumah. Kewenangan pengaturannya diberikan kepada pimpinan OPD sesuai kebutuhan layanan dan karakteristik pekerjaan di masing-masing instansi.

Menurut Sumarno, esensi utama penerapan WFH bukan terletak pada jumlah pegawai yang bekerja dari rumah, melainkan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Karena itu, setiap OPD diberikan keleluasaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai.

“Sepanjang layanannya bisa berjalan dengan baik, berapa pun persentase WFH itu menjadi kewenangan dari teman-teman OPD masing-masing,” katanya.

Meski kebijakan WFH masih berlaku, banyak ASN tetap memilih bekerja dari kantor. Hal itu lantaran sejumlah tugas dan fungsi pemerintahan memerlukan kehadiran langsung, baik untuk koordinasi internal maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain mengevaluasi pelaksanaan WFH, Pemprov Jateng juga tengah menghitung dampak kebijakan efisiensi yang diterapkan di lingkungan pemerintahan.

Namun hingga kini, laporan terkait besaran penghematan, termasuk penggunaan listrik, masih dalam proses penyusunan oleh perangkat daerah terkait.

“Saya belum dapat laporan. Teman-teman sudah berhitung, tetapi dampaknya belum tahu angkanya berapa. Nanti kita tunggu laporan dulu,” tandasnya. (hfh/iza/rds)