Dari Kampus UNY hingga Pangkalan Radar TNI AU, Ini 5 Megaproyek Baru di Purworejo

KOORDINASI: Suasana Rapat Koordinasi Potensi Investasi dan Percepatan Program Strategis Nasional (PSN) yang Berpotensi Hibah Aset Daerah di Ruang Bagelen Setda Purworejo, Rabu (17/6/2026). (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

PURWOREJO, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Potensi Investasi dan Percepatan Program Strategis Nasional (PSN) yang Berpotensi Hibah Aset Daerah. Rapat ini digelar di Ruang Bagelen Setda Purworejo, Rabu (17/6/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk membangun kesepahaman awal dengan lembaga legislatif sebelum dokumen resmi diajukan ke DPRD Kabupaten Purworejo.

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, didampingi Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi dengan mengundang jajaran DPRD Kabupaten Purworejo.

Turut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Jainudin serta kepala perangkat daerah terkait.

“Ada lima rencana strategis yang tengah disiapkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Purworejo merencanakan pembangunan Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM),” kata Dion dalam paparannya.

Lebih lanjut, Dion juga membahas pro dan kontra yang muncul terkait rencana pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Purworejo.

Menanggapi kekhawatiran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lokal terkait rencana ini, pemerintah memastikan bahwa jurusan yang dibuka UNY tidak akan berbenturan dengan program studi yang sudah ada di Purworejo.

Selanjutnya, dalam rencana pembangunan Islamic Center Area, disebutkan bahwa salah satu komponen utama di dalamnya adalah embarkasi haji terpadu.

Konsep ini dirancang terintegrasi dan diproyeksikan mampu menjadi venue kegiatan keagamaan skala regional maupun nasional.

Dalam program Sekolah Rakyat, Dion menegaskan bahwa program nasional dari Presiden ini hanya dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Kemudian, ada perubahan lokasi Sekolah Rakyat yang semula diusulkan di kawasan pesisir selatan karena pertimbangan mitigasi bencana dan perubahan kebutuhan luas lahan dari 5 hektare menjadi 7 hektare,” terang Dion.

Sementara itu, menanggapi permintaan dari pemerintah pusat dan markas besar TNI, disampaikan juga rencana pembangunan pangkalan radar TNI AU.

Proyek ini diproyeksikan berlokasi di lahan nonproduktif kawasan pesisir selatan demi mendukung sistem pertahanan negara. (mrn/ree/rds)